Jokowi Enggak Sendiri, SBY Ternyata Beberapa Kali Gunakan Istana Guna Diskusi Bareng Koalisi

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum buka suara terkait penggunaan istana oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya mengatakan bahwa mantan gubernur tersebut tak sendirian dalam melakukan hal tersebut. Hal itu karena juga pernah dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: KKB Papua Dinilai Sudah Kelewatan, Eks Menterinya Jokowi Sampai Geram: Saya Akan Minta Bom Sama TNI

Anas mengatakan politikus senior tersebut pernah melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan partai koalisi pemerintah di Istana saat menjabat Presiden RI.

"Banyak yang bertanya ke saya apakah dulu waktu periode Presiden SBY pernah ada pertemuan partai koalisi di Istana? Ya jelas pernah, beberapa kali," ujar Anas dalam catatannya yang diunggah di akunTwitter pribadinya, Sabtu (6/5/2023).

Anas menuturkan, pernah juga ada pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Meskipun kata dia, konteks ceritanya berbeda dengan yang baru-baru ini terjadi.

"Ada juga pertemuan partai koalisi di Istana, tetapi salah satu partai koalisi tidak diundang. Tentu konteks tidak diundangnya berbeda dengan kejadian periode Presiden Jokowi," jelasnya.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjadi satu-satunya pimpinan partai koalisi pemerintah yang tidak diajak dalam pertemuan Presiden Jokowi bersama partai koalisi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa malam, 2 Mei 2023.

Jokowi berdalih, Partai NasDem itu sudah terlebih dulu membangun koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS dalam naungan koalisi perubahan untuk persatuan untuk Pemilu Presiden 2024.

“Nasdem itu ya kita harus bicara apa adanya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi adalah suatu hal yang wajar dirinya bersama partai koalisi membahas mengenai politik di Istana. Pertemuan itu juga tidak ada sesuatu yang dilanggar termasuk konstitusi.

Baca Juga: Misi Tempati Kursi Jokowi, Nasib Buruh Jika Anies Baswedan Jadi Presiden Akan Begini: Pertama, Kebijakan Politik...

"Itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden," terangnya.