19 Tahun Penantian, UU PPRT Akhirnya Bakal Disahkan Pertengahan Juni 2023

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) rencananya akan disahkan menjadi UU PPRT pada 16 Juni 2023 mendatang.

"UU PPRT ini sangat urgent, sangat mendesak. Kita ingin penantian 19 tahun itu menjadi hasil dan telur itu pecah pada 16 Juni nanti," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Senin (29/5/2023).

Baca Juga: Soal RUU PPRT, Menteri PPPA: Lengkapi Peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak

Regulasi yang dibuat pemerintah sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban profesi pekerja rumah tangga (PRT) ini dinilai akan mampu menekan berbagai tindakan atau pelanggaran yang merugikan PRT.

"Saya rasa kita optimis, sesuatu akan lebih jelas, mereka melakukan kesalahan atau tidak, karena sudah ada aturan. Jadi setelah 19 tahun, kita ingin ada kepastian hukum atau regulasi bagi profesi PRT," tutur Anwar.

Diketahui, perjalanan menuju UU PPRT ini disahkan telah digenjot sejak 5 April hingga 5 Mei 2023, dengan 11 kali pertemuan 10 kementerian/lembaga terkait dan stakeholders yang membahas DIM RUU PPRT. 

"Mulai dari JALA PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPPPRT, serikat buruh, praktisi, akademisi, dan dinas dalam bidang ketenagakerjaan," ungkap Anwar.

Baca Juga: Kode Tak Kuat Lari, Anies Dinilai Gak Cocok Jadi Next Jokowi: Modal Pemimpin Besar Itu Tak Cukup Hanya Gagasan

Setelah melalui pembahasan, ujar Anwar, jumlah DIM PPRT bertambah dari semula 238 menjadi 367 DIM. 

Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, 79 DIM merupakan substansi baru. Ke-367 DIM RUU PPRT itu terdiri dari 239 DIM batang tubuh dan 128 DIM penjelasan.

Baca Juga: Bongkar Upaya Penjegalan Anies, Pengakuan Geisz: Kekejaman Demi Kekejaman, Bukan Cuma Formula E

"Hal ini yang mendorong pemerintah setelah menerima DIM dari DPR, kita bekerja cepat, gercep sat set, karena RUU PPRT ini memberi kepastian hukum," ucapnya.

Anwar sangat berharap legislatif dan eksekutif segera bersama-sama membahas 367 DIM dan menyepakatinya. 

Baca Juga: Soal RUU PPRT, Menteri PPPA: Lengkapi Peraturan Perlindungan Perempuan dan Anak

"Setelah menyepakati diharapkan segera keluar keputusan politik untuk mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT," tutupnya.