Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

KHL Jadi Pertimbangan UMP 2027, Kemnaker Siapkan Data Konsumsi Rumah Tangga

KHL Jadi Pertimbangan UMP 2027, Kemnaker Siapkan Data Konsumsi Rumah Tangga Kredit Foto: Unsplash/Georgi Dyulgerov
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Data tersebut disusun berdasarkan konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi KHL tidak hanya disusun untuk tingkat provinsi, tetapi juga kabupaten/kota. Kemnaker menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah agar penghitungan dapat mempertimbangkan kondisi wilayah masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi tersebut sebagai salah satu bahan pembahasan penetapan upah minimum. Dia menekankan agar prosesnya tetap mengutamakan dialog sosial untuk menyerap aspirasi para pemangku kepentingan.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Dalam penyusunannya, estimasi KHL mencakup empat aspek kebutuhan masyarakat. Aspek tersebut meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

KHL menjadi salah satu dari tiga variabel utama yang diperhitungkan dalam penetapan upah minimum 2027. Dua variabel lainnya adalah kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Formula UMP 2027, Ada Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi

Sementara itu, formula penghitungan upah minimum menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Ketentuan penetapan upah minimum tersebut merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Pemerintah menjadikan regulasi tersebut sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun depan.

Yassierli menilai kolaborasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha diperlukan agar keputusan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama