Amburadulnya Ibadah Haji Tahun ini Bikin DPR Akan Evaluasi Total Kinerja Kemenag!

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan banyak masalah dalam penyelengaraan ibadah haji sekarang.

DPR akan meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi total penyelenggaraan ibadah haji sehingga pelaksanaan tahun depan tidak seperti tahun 2023 ini.

"Setelah musim haji ini selesai, kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana sini," ujar Anggota Timwas Haji DPR, Ace Hasan Syadzily, Senin (3/7/2023). 

Ace yang memimpin tim kecil dalam pengawasan haji di Mekkah itu memberi sejumlah catatan dari penyelenggara Haji tahun 2023. Hal ini menyusul amburadulnya persoalan yang menyebabkan jemaah haji Indonesia kesulitan saat di Tanah Suci.

"Pertama, pihak mashariq tidak memenuhi komitmen pada beberapa komponen masyair selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna)," jelas Ace.

Untuk diketahui, mashariq merupakan tim pengelola ibadah haji dari Arab Saudi yang jasanya digunakan oleh Pemerintah Indonesia selama proses ibadah jemaah haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah selama empat hari.

Sementara itu masyair adalah biaya yang dibayarkan kepada mashariq untuk layanan kepada jemaah selama melaksanakan ibadah haji di Arafah, Mina dan Muzdalifah di mana pada tahun 2023 ini, Indonesia membayarkan harga Rp 14,03 juta per jemaah.

Dengan jumlah tersebut, Ace menyayangkan kurangnya pelayanan dari mashariq, termasuk karena masalah keterlambatan distribusi makanan.

"Banyak jamaah yang belum mendapatkan konsumsi di saat mereka membutuhkan makanan di tengah suasana kecapekan dan letih. Manajemen distribusi makanan juga acak-acakan," ucapnya.

Ace juga menyoroti kondisi jemaah saat melaksanakan mabit di Mina, yang merupakan kegiatan bermalam untuk fokus melakukan aktivitas ibadah dengan memperbanyak zikir, mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah.

Diketahui, banyak jemaah Indonesia tidak mendapatkan tenda saat mabit di Mina sehingga mereka harus beristirahat di luar tenda.

"Ditambah lagi manajemen penempatan jemaah saat kedatangan yang sangat amburadul dan acak-acakan. Ditemukan banyak antar jemaah rebutan tenda," jelas Ace.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengkritisi kurangnya jumlah toilet yang mengakibatkan jemaah harus mengantre berjam-jam. Ace mengatakan, kondisi tersebut menyulitkan jemaah haji, khususnya yang perempuan.

"Kamar mandi di tenda Mina dan Arafah masih sangat terbatas dan jauh dari kapasitas jumlah jemaah. Antrean panjang sangat terlihat dalam penggunaan toilet," ungkapnya.

Catatan ke empat dari Ace ialah saat kejadian telantarnya jemaah haji di Muzdalifah karena keterlambatan transportasi.

Menurutnya, kejadian tersebut bisa diantisipasi apabila ada mitigasi yang baik, apalagi persoalan mengenai hal ini sudah menjadi bahan pembahasan saat rapat antara DPR dengan Kemenag.

"Kasus bis taradudi yang membawa jemaah dari Muzdalifah ini salah satu kesalahan fatal dari manajemen pergerakan jemaah yang tidak disiapkan mitigasinya. Padahal kami sudah ingatkan pada saat rapat persiapan Armuzna," papar Ace.

Dengan adanya kendala dalam proses ibadah haji khususnya di Arafah, Mina dan Muzdalifah, Ace mendorong Pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang mashariq yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. 

"Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama," jelasnya. 

Kemudian catatan lainnya dari Ace adalah kurangnya perhatian terhadap jemaah Lansia di mana dari total jemaah haji Indonesia tahun ini, 30 persennya adalah kelompok lansia.

Padahal sejak awal perencanaan pelaksanaan ibadah haji 2023, DPR sudah mewanti-wanti soal penambahan fasilitas bagi Lansia yang kerap kesulitan saat proses perpindahan tempat untuk beribadah. 

"Beberapa fasilitas bagi lansia yang kami sarankan seperti kursi roda dan golf car kami temukan tidak optimal," ujar Ace.

DPR juga memberi masukan terkait proses teknis agar tidak terjadi penumpukan terutama saat proses ibadah lempar jumrah. Ace mengatakan, seharusnya Pemerintah menyiapkan petugas haji di beberapa titik selama prosesi lempar jumrah sehingga dapat membantu apabila ada kendala dari jemaah.

"Mengatur jadwal melempar dari masing-masing kloter agar tidak terjadi penumpukan waktu dalam melempar jumrah yang dilakukan selama 3 hari. Penting sekali menempatkan para petugas untuk memantau lapangan di jamarat untuk saling berkoordinasi dalam hal situasi di tempat lempar jumroh," urainya.

Tak hanya itu, Ace juga menilai vitalnya penempatan petugas logistik dan petugas kesehatan di setiap lokasi pelaksanaan ibadah haji. Hal tersebut untuk mengantisipasi kejadian di Muzdalifah terulang kembali.

"Tempatkan para petugas di setiap titik yang strategis disertai logistik, terutama air minum, dan petugas kesehatan di jalur yang dilalui jamaah, terutama rute Tenda Jamaah Al-Moashim ke jamarah," tutup Ace.