Kementan: Tata Kelola Perkebunan Sawit Masih Perlu Diperbaiki

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) RI Andi Nur Alam Syah mengatakan perekonomian nasional secara umum masih menunjukkan ketahanan yang ditopang dengan peningkatan permintaan domestik investasi yang terjaga, inflasi yang terus terjaga, serta berlanjutnya kinerja positif ekspor nasional. 

Lebih lanjut diungkapkan Andi, kontribusi kelapa sawit terus ditopang dari luas areal tutupan kepala sawit nasional yang telah mencapai 16,83 juta hektare, di mana sekitar 58 persen atau seluas 8,9 juta hektare merupakan milik Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Negara, serta sebanyak 42 persen atau 6,9 juta hektare merupakan perkebunan sawit rakyat.

Baca Juga: Produktivitas Kebun Sawit Indonesia Rendah, BRIN Kembangkan Riset Bibit Unggul Toleran Cuaca Ekstrem

"Mari berikan legacy pada negara, kita tingkatkan pendapatan untuk negara melalui kontribusi kelapa sawit. Karena 80 persen pendapatan negara adalah dari perkebunan khususnya kelapa sawit," kata Andi dilansir dari laman resmi Ditjenbun Kementan RI.

Andi mengingatkan semua pihak harus memperkuat sinergi untuk memaksimalkan tata kelola perkebunan kelapa sawit, agar ke depannya pelaksanaannya lebih fokus, efektif, efisien, dan transparan.

Saat ini, kata Andi, Ditjenbun tengah fokus pada intensifikasi, dibandingkan ekstensifikasi. Lantaran, melihat 2,8 juta hektare kebun kelapa sawit rakyat yang harus diremajakan, yang mana hingga saat ini baru 287.000 hektare yang terealisasi.

Andi menambahkan, dalam pengembangan PSR, diperlukan pengawasan terhadap tata kelola benih. Benih kelapa sawit tidak boleh dijual bebas tanpa asal-usul sumber benih yang jelas, dan apabila harganya di bawah standar, cikal bakal akan muncul banyak benih palsu.

Tidak hanya itu, pemanfaatan teknologi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan tata kelola perkebunan sehingga ke depannya direncanakan akan dibangun laboratorium geospasial yang menjadi big data perkebunan berupa peta digital.