Perlu Dukungan Semua Pihak untuk Percepat Terciptanya Ekosistem KBLBB

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, percepatan pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) memerlukan upaya kerja sama semua pihak.

Ia menyebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat merencanakan dan memfasilitasi pembangunan SPKLU dan SPBKLU di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat parkir atau area transportasi publik lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas KBLBB.

"Pemerintah pusat dan daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun kemitraan dengan swasta," ujar Jisman dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/8/2023).

Baca Juga: Kementerian ESDM Terbitkan Tarif dan Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Regulasi ini merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 dengan menambahkan pengaturan jenis teknologi, integrasi aplikasi charging EV, serta penerapan tarif tenaga listrik untuk kendaraan listrik.

Jisman menyebut, revisi regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha di bidang infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta meningkatkan minat dan ketertarikan badan usaha untuk berinvestasi di sektor pengisian kendaraan listrik

"Sekaligus meningkatkan jumlah penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat," ujarnya. 

Lanjutnya, saat ini pemerintah sedang melaksanakan Enhancing Readiness For The Transition To Electric Vehicle In Indonesia (ENTREV), yaitu program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan United Nations Development Programme dalam rangka meningkatkan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Saya berharap program-program ENTREV dapat mendukung percepatan ekosistem KBLBB di Indonesia," tutupnya.

Baca Juga: Pemerintah Harus Permudah Proses Administrasi Konversi Motor Listrik