Evakuasi WNI di Palestina dan Israel, Menlu Retno Minta Bantuan Red Cross

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI mengerahkan segala upaya melalui berbagai jalur guna memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) dan untuk menghentikan kekerasan di wilayah Palestina dan Israel.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Retno terus berkoordinasi erat dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, KBRI Cairo dan KBRI Beirut untuk memonitor situasi di wilayah Palestina dan Israel dan menyiapkan rencana kontingensi, termasuk evakuasi.

Baca Juga: Konflik Israel dan Palestina, Jokowi Minta Retno Marsudi Segera Evakuasi WNI

"KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo disiagakan penuh untuk memantau perkembangan situasi di wilayah konflik dan memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak," kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, Selasa (10/10/2023).

Retno juga telah berkomunikasi langsung dengan Presiden Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) di Jenewa, Mirjana Spoljaric hari ini.

Dalam komunikasi tersebut, Retno meminta dukungan bagi evakuasi WNI dari Jalur Gaza. Retno juga mendesak agar ICRC ikut mendorong upaya penghentian kekerasan yang dilanjutkan dengan penerapan koridor kemanusiaan.

Tak hanya itu, Retno juga menyampaikan dirinya telah berkomunikasi dengan Menlu Filipina, Enrique Manalo. Sebab, Filipina memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv.

Retno meminta bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. Permintaan Retno langsung ditanggapi Enrique dengan menginstruksikan Tim Filipina di lapangan. 

Sebagai informasi, upaya saling membantu evakuasi warga sering dilakukan Indonesia dan Filipina. Sebelumnya Indonesia membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman (2015), Kabul (2021) dan Sudan (2023). 

Baca Juga: Bantuan Saat Lawan Palestina, Penggiat Kripto Berniat Hadirkan Dana Bantuan untuk Israel

Sementara itu, guna menghentikan kekerasan dan menyepakati Koridor Kemanusiaan, Indonesia juga sudah berdiskusi dengan Menlu Brazil Mauro Vieira selaku Presiden DK PBB dan melakukan komunikasi dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).