Soal Konten Hoaks Pemilu, Budi Arie: Menyasar ke Prabowo, Ganjar, hingga Anies

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengaku beberapa kali menemukan konten hoaks dan disinformasi yang menyasar pada bakal calon presiden (bacapres) yang berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang.

Dia menuturkan, pihaknya menemukan disinfomasi yang menyebut bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas maksimal usia capres-cawapres.

Baca Juga: Misi Gelora Ekonomi Syariah Versi Anies dan Ganjar, Ini Bedanya!

"Beberapa waktu lalu kami menemukan disinfomasi bahwa Pak Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai presiden setelah MK kabulkan gugatan batas usia," kata Budi Arie dalam konferensi persnya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jum'at (27/10/2023).

Hal serupa pun menyasar bacapres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo. Budi Arie menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak pendaftaran Ganjar Pranowo sebagai capres lantaran ingin menjegal bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan.

"Sebelumnya beredar disinformasi KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi capres karena ingin menjegal Anies Baswedan," jelasnya.

Hoaks lainnya yang ditemukan Kementerian Kominfo, kata Budi Arie, terkait uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara di Pilpres 2024. Bahkan, dia mengaku menemukan disinfomasi draf suara capres-cawapres 2024 sementara KPU sendiri belum menerbitkan surat suara.

Baca Juga: Rakyat Indonesia Masih Sulit Bayar Pajak, Ini Solusi Ganjar Pranowo!

Budi Arie menyebut, konten hoaks dan disinformasi tidak hanya menyasar pada bacapres, melainkan juga KPU sebagai penyelenggara Pemilu tahun 2024 nanti. Dia menyebut, konten-konten tersebut berusaha menjatuhkan reputasi KPU untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu.

Budi Arie pun mengakui pihaknya telah mengidentifikasi total 101 isu hoaks yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.

"Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," jelasnya.

Baca Juga: Menuju Indonesia Maju, Ganjar Paparkan Strategi Ekonomi Baru ke Investor US

Sejak Juli 2023, dia mengakui telah terjadi peningkatan signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, dia menegaskan pihaknya siap merespons penyebaran hoaks terkait Pemilu yang belakangan meningkat penyebarannya. 

"Penyebaran hoaks dan disinformasi meski beragam, dapat ditemukan di beragam media sosial. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down 454 konten kepada pihak Meta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa konten hoaks dan disinformasi mampu menurunkan kualitas demokrasi di Pemilu 2024 mendatang. Dia menyebut, konten-konten tersebut berpotensi memecah-belah persatuan bangsa.

Meski begitu, Budi Arie menyebut pemberantasan hoaks dan disinformasi tidak bisa dilakukan oleh pihaknya. Dia menyebut, diperlukan keterlibatan publik untuk mencegah penyebaran hoaks.

Baca Juga: PSI Siap Menangkan Prabowo di Kandang Anies

"Kepada seluruh masyarakat harus kita terus sama-sama melawan hoaks dengan memeriksa informasi yang diterima, tidak menyebarkan jika mengandung hoaks, dan tentu tidak membuat hoaks. Kami berharap kita bersama-sama bisa mewujudkan Pemilu damai 2024," pungkasnya.