Bukan IKN! Anies Baswedan Tegaskan Pemerataan Wilayah Bisa Dilakukan dengan Cara Ini

Anies Baswedan menilai mega proyek era Jokowi, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukanlah solusi dari ketimpangan yang ada di Indonesia. Menurutnya IKN tidak bisa menghadirkan pemerataan ekonomi wilayah-wilayah di Indonesia.

Alih-alih membangun baru satu kota besar terlebih letaknya di tengah hutan, Anies menilai seharusnya fokus pada pengembangan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

Membuat kota kecil jadi kota menengah dan menengah jadi besar menurut Anies bisa mengatasi ketimpangan dan mewujudkan pemerataan di wilayah-wilayah Indonesia.

“Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya. Antara tujuan mau meratakan Indonesia tidak (masuk). Kalau mau meratakan maka bangun kota kecil jadi menengah, menegah jadi besar di seluruh wilayah Indonesia bukan hanya membangun satu kota di tengah hutan,” jelas dalam acara dialog terbuka calon presiden-wakil presiden Pilpres 2024 yang diselenggarakan PP Muhammadiyah sebagaimana dilihat live dari kanal Youtube UMS, Rabu (23/11/23).

Anies tak menampik pembangunan infrastruktur penting dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, hanya saja menurutnya meratakan peningkatan kualitas manusia juga tak kalah penting agar ketimpangan bisa diatasi.

Ia mengibaratkan pertumbuhan ekonomi layaknya sebuah kue di mana membuat kue yang lebih besar adalah hal baik tetapi membagikannya jauh lebih baik agar terjadi pemerataan di setiap wilayah.

“Pembangunan ekonomi kita banyak berorientasi pada pertumbuhan bukan pada pemerataan, ketika orientasinya bukan pemerataan, maka kita merasakan ekonomi tumbuh artinya kue membesar tapi potongannya tidak merata. Kita ingin melakukan perubahan, ia kuenya membesar tapi potongan kuenya merata dirasakan oleh semua, itu arinya pertumbuhan dan pemerataan,” jelasnya.

Anies mengungkapkan demikian karena menurutnya ketimpangan Indonesia benar adanya. Sebagai contoh ia menyinggung indeks pembangunan manusia (IPM) antara Jawa-Sumatera dengan daerah lainnya yang menurutnya tak merata. Jawa-Sumatera misalnya di mana Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2013 adalah 69. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dll indeksnya 69 pada 2023.

Anies menegaskan bukan soal selisih angka yang jadi masalah, tetapi kenyataan diperlukan waktu 10 tahun agar wilayah lain menyamai IPM Jawa-Sumatera menurutnya jadi masalah serius. Menurut Anies, masalah ketimpangan ini tak bisa dibiarkan karena berisiko merusak persatuan yang ada di Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Akui Sulit Indonesia Bisa Selesaikan Konflik Israel-Palestina: Jauh Sekali!

“Bagaimana seluruh wilayah ini memiliki kesetaraan, kemakmuran dan kesempatan. Bila terjadi ketimpangan terus menurus maka risikonya adalah menjaga persatuan itu sulit sekali,” ujarnya.

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2013 IPM sejumlah wilayah Jawa-Sumatera menunjukkan angka kisaran angka 60-70an. Sebagai contoh Sumatera Utara 68,36; Sumatera Barat 68,91; DKI Jakarta 78,08; Jawa Barat 68,25; Jawa Timur 67,55.

Sedangkan sejumlah wilayah lain pada 2023 menunjukkan angka yang hampir sama dengan Jawa-Sumatera di 2023. Sebagai contoh, NTT 66,68; Kalimantan Barat 69,41; Sulawesi Barat 67,55; Papua Barat 66,66; Papua 62,25.