Jokowi Terlalu Fokus pada Nikel, TIMNAS AMIN Beri Peringatan Serius: Harus Diperluas!
Co Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Thomas Lembong menilai pemerintahan Jokowi seharusnya memperluas sektor pertambangan bukan hanya pada nikel semata khususnya terkait hilirisasi.
Hal ini Tom sampaikan di acara diskusi publik “Pandangan Capres/Cawapres 2024-2029 terhadap Kebijakan Industri, Hilirisasi, dan Perubahan Iklim” yang diselenggarakan Centre For Strategic And International Sudies (CSIS) Indonesia, Rabu (6/12/23).
Tom mengungkapkan obsesi pemerintahan Jokowi pada nikel dengan mengejar target ke baterai kendaraan listrik membuat kebijakan pemerintah terlalu sempit dan mengesankan sektor pertambangan lain dikesampingkan.
“Kami melihat fokus yang berlebihan pada sektor nikel khususnya menyebabkan kebijakan pemerintah yang terlalu sempit,” jelasnya.
Pemerintah saat ini menurut Thomas punya fokus yang berlebihan pada sektor nikel khususnya dan baterai menyebabkan kebijakan terkesan sempit.
Pemerintah menurut Thomas selalu berbicara nikel dan baterai dsj, padahal hilirisasi masih punya potensi di sektor lain.
“Hemat kami perlu kebijakan pemerintah industri dan tambang yang juah lebih luas dan komprehensif daripada hanya nikel, baterai dan mobil listrik saja,” jelasnya.
Di awal kebijakan hilirisasi menurut Thomas masih relevan di mana penggunaan nikel sebagai bahan baku baterai masih tinggi yang menurutnya sampai 70 persen.
Namun kekinian menurut Thomas hal itu makin tidak relevan karena mahalnya nikel dan tidak stabilnya pemasokan karena ekspor nikel Indonesia dibuka-tutup.
Eks Menteri Perdagangan itu menyebut bahan lain yang kini mulai dijadikan bahan baku membuat baterai sebagai substitusi dari nikel yang dihilirisasi Indoneisa adalah Lithium Ferro Phospate.
“Diperkirakan kira-kira 6-7 tahun dari sekarang baterai yang masih pakai nikel paling cuma 30 persen dikalahkan oleh formulasi bahan baku baterai lain seperti lithium Ferro Phospate dll,” ungkapnya.
Sementara itu, Drajad Wibowo yang mewakili Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengungkapkan hilirisasi akan dilanjutkan pihaknya sebagai bentuk strategi mengeluarkan Indonesia dari Middle Income Trap.
Drajad menilai wajar apabila Nikel saat ini jadi prioritas hilirisasi karena proses UU-nya sudah berlangsung lama dan baru dieksekusi di kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...
Lanjutnya, atas apa pun kritik yang dilontarkan soal hilirisasi, menurutnya hal tersebut menjaga surplus perdagangan.
“Apa pun kritik yang ada, kebijakan hilirisasi ikut menjaga surplus perdagangan kita. Kalau tadi mas Tom menyampaikan data tidak sesuai pasar, faktanya proyeksi 2030 kalau itu benar masih 40 persen yang masih pakai nikel based baterai. Jadi pasar masih ada,” jelasnya di acara yang sama.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait: