Airlangga Turun Mendengar Keluhan Petani, Realisasi Dana PSR Masih Rp1,5 T

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Indonesia masih rendah. Untuk tahun 2023, realisasinya hanya Rp1,5 triliun dari total dana yang disediakan sekitar Rp6 triliun.

Untuk itu ia mendengarkan keluhan para petani di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) terkait kendala apa yang dihadapi para petani sawit rakyat tersebut.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Kebijakan Strategis Pemerintah untuk Jaga Ketahanan Ekonomi Nasional Sudah Tepat

Demikian dikatakannya saat menghadiri acara Temu Wicara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto bersama Penerima Bantuan Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Desa Sialang Kabupaten Deliserdang, Jumat (26/1/2024).

"Jadi saya datang ke sini untuk menyerahkan secara simbolis penyerahan dana daripada BPDPKS untuk replanting. Besarnya dana dari BPDPKS ini adalah Rp30 juta per hektare. Ini untuk tahun pertama," ujar Ailangga kepada wartawan.

Kehadiran Airlangga didampingi Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F Paulus, Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023, Musa Rajekshah, anggota DPR RI, Meutya Hafid, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Airlangga bahwa BPDPKS sendiri punya target untuk menyalurkan dana kepada 180 ribu hektare lahan pertahun agar direplanting. Adapun dana yang disediakan Rl6 triliun. 

Baca Juga: Airlangga Setuju Pernyataan Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak: Itu Dijamin Konstitusi

"Dan tahun kemarin realisasinya Rp1,5 triliun. Beberapa kendala yang masuk pertama tentu proses status tanah itu menjadi yang utama. Dimana banyak dari pengusaha dan petani status tanahnya clean and clear. Belum ada sertifikat HGU nya dan lainnya," sebutnya.

Pemerintah sendiri katanya sedang mempelajari keterlanjuran lahan dari kehutanan dimana keterlanjuran ini agar bisa diselesaikan.

"Targetnya tahun ini bisa selesai sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyatakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting. Kedua pemerintah juga menyiapkan melalui kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani. Tadi permintaannya para petani itu per hektare Rp25 juta untuk biaya perawatan, sarana dan prasarana. Dan ini bisa diberikan lewat KUR dengan bunga 6 persen," sebutnya.

Baca Juga: Kartu Prakerja Terus Berlanjut, Menko Airlangga: Tidak Ada Perguruan Tinggi yang Bisa

Di Sumut sendiri, bank yang bisa menjembatani KUR. Beberapa diantaranya adalah Bank Sumut dan BRI. Bank Sumut sendiri mendapat jatah untuk menyalurkan KUR dana replanting sekitar Rp1,3 triliun lebih dan mulai berjalan tahun ini. Sementara secara nasional kata Airlangga anggaran KUR yang disediakan Rp280 triliun. 

"Jadi tidak ada lagi alasan replanting ini tidak berjalan. Yang saya tahu selama ini persoalannya di rekomendasi dari dinas dan lainnya. Saya mau tahu lagi dari petani di sini kira-kira masalahnya apa," sebutnya.

Ketua Koperasi Mitra Petani Mandiri, Feriadi di hadapan Airlangga menyampaikan bahwa  yang menjadi kendala para petani adalah status lahan perkebunan yang sebagian masih masuk dalam kawasan hutan. Padahal sudah lebih 30 tahun dikelola masyatakat. 

"Saat kita ambil titik koordinat ternyata masuk kawasan hutan. Jadi ini terpaksa kita tinggal. Selanjutnya ada lagi kendalanya di HGU. Lahan petani kondisinya bersebelahan sama HGU punya perkebunan. Itu yang menjadi kendala kami," katanya. 

Baca Juga: Orang Hebat, Kaesang Tak Rela Mahfud Tinggalkan Kemenko Polhukam

Ia juga menyebutkan bahwa ia salah satu penerima dana program PSR tahun 2021. Luas lahan yang disetujui 543 hektare. "Kami terima kasih atas bantuan Menko Perekonomian. Dan kami berharap KUR yang diberikan juga dapat membantu kami," pungkasnya.