Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Desak Segera Selesaikan Masalah Beras, PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek di IKN

        Desak Segera Selesaikan Masalah Beras, PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek di IKN Kredit Foto: Antara/Kornelis Kaha
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Johan Rosihan mendesak kehadiran dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya terkait persoalan mahalnya harga dan kelangkaan beras di masyarakat.

        Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03/2024).

        Salah satu opsi yang ia suarakan adalah menunda proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mana dananya dialihkan untuk mengatasi persoalan beras.

        “Saya sarankan agar Pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek mercusuar di beberapa blok IKN itu. Hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Kita butuh saat ini 2,5 juta ton untuk menormalisasi stok kita di Bulog,” ungkap Johan dikutip dari laman fraksi.pks.id.

        Lanjut Johan, kondisi saat ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja, apalagi pertama, beberapa hari ke depan akan memasuki bulan Ramadhan, di mana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini memastikan keberadaan beras.

        Menurut Johan, jutaan petani harus diperhatikan dengan adanya masalah harga ini. Ia khawatir akan ada dampak lanjutan jika persoalan ini tidak diselesaikan.

        “Yang kedua adalah lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Karenanya kalau ini tidak dapat diantisipasi segera maka bisa jadi gejolak sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

        Karena itu, lanjut Johan, pihaknya mengusulkan jika pansus terlalu jauh, maka bisa difasilitasi rapat gabungan komisi.

        “Jangan hanya diserahkan pada komisi IV, karena Komisi IV ada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional di situ. Tapi ini juga bisa melibatkan Kementerian-kementerian lain. Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Usul saya tolong diagendakan rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak Pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini,” tutup Johan.

        Baca Juga: Di Rapat Paripurna DPR RI, PKS Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Beras!

        Melihat panel harga pangan nasional, untuk beras premium per Jumat (8/3/24) pagi 08:58 WIB seharga Rp16.600/Kg, dan beras medium seharga Rp14.430/Kg. Harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

        Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

        “Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Bayu Muhardianto
        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: