Di Rapat Paripurna DPR RI, PKS Minta Pemerintah Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Beras!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet angkat suara soal mahal dan langkanya beras di masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (05/03).

Slamet menegaskan Pemerintah harus serius untuk menstabilkan harga beras di pasaran sehingga tak menyulitkan masyarakat.

“Antrean panjang rakyat yang mengantre untuk mendapatkan beras murah telah terjadi di mana-mana. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Melalui forum ini, saya meminta Pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan ini”, ucapnya.

Slamet menyinggung soal impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut bahwa impor beras yang dilakukan Pemerintah gagal menjadi solusi.

Tak stabilnya harga menurutnya jadi bukti langkah impor beras bukanlah sebuah solusi.

“Impor beras sudah dilakukan sedemikian rupa. Tahun 2023, 2 juta ton. Tahun 2024, direncanakan 3 juta ton. Tetapi apa yang terjadi? Harga beras di tengah rakyat kita juga tetap tidak turun”, ungkap Anggota DPR RI dari Dapil Sukabumi tersebut.

Baca Juga: Keluh Kesah Warganet ke Anies Baswedan Soal Banjir di Jakarta: 'Abah, Kenapa Jakarta Banjir Lagi?'

Slamet mengungkapkan jika harga beras mahaltetapi petani merasa senang karena mendapat keuntungan maka tidaklah masalah.

Yang jadi persoalan, lanjut Slamet, harga tetap mahal keuntungan tak sampai ke petani.

“Tentunya, kita sangat senang jika harga beras yang naik ini dinikmati keuntungannya oleh petani. Hal yang menjadi permasalahan adalah mahalnya harga beras yang terjadi saat ini, tidak dinikmati oleh petani negeri kita. Di sisi lain, mayoritas rakyat pun tak kunjung mendapatkan harga beras yang terjangkau”, jelasnya lagi.

Slamet menuntut kehadiran Pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan petani dengan hasil panen yang bisa dibeli dengan harga mahal, di sisi lain, kebutuhan rakyat yang berhak atas harga beras terjangkau pun bisa terpenuhi.

“El-Nino sudah lewat, tidak boleh lagi menjadi alasan mahalnya harga beras. Data yang saya dapatkan, dari Bulog, Pemerintah hanya membeli 2% beras dari seluruh potensi petani kita. Artinya, 98% hasil panen petani kita dibeli oleh swasta. Sehingga hari ini Pemerintah mendapatkan hasilnya, yakni tak mampu mengendalikan harga pasar. Kenapa? Karena Pemerintah tidak menguasai stok”, pungkasnya.

Melihat panel harga pangan nasional, untuk beras premium per Rabu (6/3/24) seharga Rp16.520/Kg, dan beras medium seharga Rp14.200/Kg. Harga tersebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Harga Beras Naik, PDIP: Ini Berpotensi Jadi Krisis Sosial dan Krisis Politik Apalagi Pasca Pemilu

Untuk diketahui, Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan sistem zonasi. Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi. Zona 2 untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, Kalimantan. Zona 3 untuk Maluku dan Papua.

“Untuk HET beras medium, zona 1 Rp10.900, untuk zona 2 Rp11.500, untuk zona 3 Rp11.800. Kemudian untuk beras premium, zona 1 Rp12.900, zona 2 Rp14.400, dan zona 3 Rp14.800. Ini Pak Presiden meminta untuk segera diumumkan sedangkan perundangannya dalam proses sehingga ini dapat diberlakukan segera,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.