Relawan Minta Ganjar-Mahfud Tak Gabung Kabinet Prabowo di Pemerintahan

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diharapkan tidak menerima tawaran menjadi bagian di pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto-Gibran bin Jokowi.

Hal ini disampaikan Juru Bicara TPD Ganjar-Mahfud (GAMA) Sumatera Utara yang juga kader PDI Perjuangan (PDIP), Sutrisno Pangaribuan menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres, dan penetapan KPU soal kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran bin Jokowi di Pilpres 2024.

“Bahwa sebagai kader PDIP, kami meminta Ganjar dan Mahfud tetap berada di luar pemerintahan, tidak masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/4/24).

Sutrisno juga meminta agar partainya memastikan diri menjadi oposisi di pemerintahan baru.

Sutrisno menilai pilihan terbaik bagi PDIP saat ini adalah menjadi oposisi.

“Bahwa sebagai kader PDIP, kami meminta DPP PDIP memastikan langkah dan pilihan politik untuk di luar pemerintahan (sebagai penyeimbang atau oposisi),” jelas Sutrisno dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (25/4/24).

“Pilihan terbaik PDIP saat ini adalah di luar pemerintahan baru,” tambahnya.

Baca Juga: Tetap Hormati Putusan yang Mengikat, PDIP Nilai MK Gagal Jalankan Fungsinya

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.

Menurutnya, sikap politik PDI Perjuangan lima tahun ke depan akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Mei mendatang.

“Memberikan usulan kepada Ibu Megawati Sukarnoputri selaku ketua umum PDI Perjuangan pemegang hak prerogatif kongres untuk kemudian di sanalah (rakernas) PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” ungkap Basarah Senin (22/4/24) dikutip dari ANTARA.