Akmal Malik Tekankan Upaya Kolektif Wujudkan Demokrasi yang Sehat di Pilkada 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menegaskan pentingnya upaya kolektif dalam menjaga kondusifitas daerah menjelang Pilkada Serentak 2024. 

Ia mengajak semua pihak, terutama organisasi kemasyarakatan (ormas), untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana demokrasi yang damai dan harmonis.

Akmal Malik menekankan potensi gesekan yang mungkin terjadi akibat perbedaan pilihan politik di masyarakat. Oleh karena itu, edukasi politik yang mendalam dan rasionalitas perlu diperkuat.

“Pilkada 2024 pastinya akan menimbulkan potensi-potensi yang harus kita waspadai bersama. Baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada pada akhirnya mempengaruhi kualitas keamanan serta demokrasi. Untuk itu, peran pemerintah daerah dan ormas sangat penting untuk mengatasi isu-isu ini. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan,” ujar Akmal Malik, dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa (15/10/2024). 

Baca Juga: Tinjau Gudang Logistik Pilkada di Kutim, Akmal : ASN Boleh Berpihak, Tapi di Kotak Suara Saja

Akmal juga menggarisbawahi pentingnya ormas dalam menjaga kondusifitas daerah selama Pilkada. Menurutnya, ormas dapat menjadi teladan bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik secara damai dan saling menghormati perbedaan politik. “Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan menjaga harmoni dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah,” tambahnya.

Sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial yang dapat memicu konflik. Kolaborasi ini menjadi modal penting dalam menjaga harmonisasi di Kalimantan Timur, atau yang dikenal sebagai Benua Etam.

“Kami juga berharap kepada ASN baik di pemerintah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga netralitas. Mari bersama-sama mendorong partisipasi politik yang sehat dan menjaga netralitas ASN jelang Pilkada Serentak 2024,” tutupnya.