Pemerintah Harus Dukung Penuh Koperasi, Solusi Atasi Kemiskinan dan Rentenir

Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan bahwa koperasi khususnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Kedua peran/fungsi tersebut saling terikat sehingga keberadaan koperasi atau BMT mutlak harus diberikan dukungan penuh oleh pemerintah.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menjelaskan untuk peran/fungsi koperasi dalam ranah ekonomi adalah mensejahterakan anggota sehingga koperasi termasuk BMT harus mencatatkan keuntungan. 

Baca Juga: Raih Komitmen Investasi 8,5 Miliar Dolar AS di CEO Roundtable Forum, Menkeu Ungkap Sektor Sorotan Investor

Sementara untuk peran/fungsi koperasi dalam ranah sosial adalah menuntaskan jeratan utang masyarakat kelompok paling bawah (mikro dan ultra mikro) dari rentenir yang banyak beredar di masyarakat. 

"Koperasi harus jadi tempat kita untuk saling gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan. Saya merasakan sendiri di KSPPS BMT Jati Baru di Padang dimana peran mereka membantu melepaskan jeratan utang masyarakat dari rentenir," kata Wamenkop Ferry saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan BMT Indonesia di Padang, Sumatera Barat, dikutip dari siaran pers KemenKopUKM, Jumat (22/11).

Wamenkop Ferry menambahkan dengan dua peran/ fungsi tersebut, koperasi atau BMT menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang atau turun 0,33 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 25,9 juta orang.

"Kemiskinan itu paling kelihatan, jadi mereka itu tidak punya opsi mendapat pembiayaan sehingga terpaksa harus terjebak oleh rentenir. Nah kehadiran BMT adalah untuk membebaskan mereka dari rentenir dengan menyediakan pembiayaan untuk kerja produktif sehingga dia akan punya kesempatan untuk lebih sejahtera," kata Wamenkop Ferry.

Dalam skala ekonomi yang lebih besar, BMT dinilai memiliki peran yang strategis untuk mendorong pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia yang sedang digalakkan pemerintah. Dengan jumlah penduduk muslim yang begitu besar, BMT berpeluang besar untuk masuk dalam ekosistem ekonomi syariah sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional juga semakin bertambah.

"Potensi konsumen muslim di Indonesia mencapai 2 miliar jiwa dengan perputaran uang hampir 2 triliun dolar. Dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia, BMT harus menjadi bagian dari pengembangan ekonomi syariah," ujar Wamenkop Ferry. 

Ke depan, Wamenkop Ferry menegaskan siap meningkatkan dukungan kepada BMT di seluruh Indonesia khususnya dari sisi dukungan pembiayaan yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM) agar memiliki likuiditas yang cukup. Diharapkan dengan penambahan dukungan tersebut, peran dan fungsi koperasi khususnya BMT dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih luas.

"Ke depan koperasi akan kita gerakkan untuk lebih banyak bergerak di sektor riil agar bisnisnya mengalir," kata Wamenkop Ferry.

Di tempat yang sama Ketua Umum Perhimpunan BMT Indonesia Mursida Rambe menyatakan komitmennya untuk memastikan BMT dan Koperasi di Indonesia dapat terus bertumbuh sehingga jargon "Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Nasional" benar-benar dapat diimplementasikan. Menurutnya koperasi termasuk BMT harus benar-benar mampu menjadi ujung tombak bagi permasalahan perekonomian masyarakat.

"BMT dan koperasi harus menjadi ujung tombak bagi masyarakat miskin sebab perbankan nggak mungkin urus itu karena high cost," kata Rambe.

Rambe membenarkan bahwa maraknya praktik rentenir di masyarakat sangat meresahkan karena akan memicu angka kemiskinan ekstrim semakin tinggi. Dengan jumlah anggota BMT sebanyak 351 unit, aset Rp13,55 triliun serta kantor 1.231, Perhimpunan BMT Indonesia bertekad untuk membantu pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

"Ayo para anggota BMT kalau belum bisa buka cabang, maka perbesar usaha sektor riil untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebab pengangguran dan kemiskinan itu menjadi permasalahan kita bersama," kata Rambe.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat Endrizal juga berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah khususnya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah memperkuat peran koperasi terutama BMT dalam pendampingan usaha masyarakat di sektor riil. 

Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mencetak 114.000 entrepreneur baru yang akan dikonsolidasikan dalam bentuk koperasi atau BMT agar usahanya semakin kuat. Capain ini melebihi target yang ditetapkan sebanyak 100.000 entrepreneur di tahun 2024.

Mahyeldi Ansharullah, Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat menambahkan bahwa perkembangan BMT atau koperasi di Sumatera Barat cukup menggembirakan. Dari 104 BMT di kota Padang, mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Bahkan saat ini sudah ada beberapa BMT yang berdiri di bawah pemerintahan kota Padang sudah dapat berdiri secara mandiri. 

"Alhamdulillah BMT di Sumatera Barat khususnya di Padang ini sudah bisa melayani banyak masyarakat untuk menjawab permasalahan kemiskinan hingga rentenir. Kehadiran BMT mencerminkan kehadiran ekonomi syariah di Sumatera Barat," kata Mahyeldi.