MIND ID Usulkan Relaksasi Aturan Devisa Hasil Ekspor untuk BUMN

Aturan wajib parkir Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dinilai memberatkan pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan kebijakan DHE, eksportir dengan nilai ekspor di atas USD250 ribu diwajibkan menyimpan 30% devisa hasil ekspor mereka di dalam negeri selama tiga bulan.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo menyebut bahwa aturan ini berdampak langsung pada operasional perusahaan.

“Dengan 30% 3 bulan itu sebenarnya sudah cukup memberatkan. Karena kan itu modal kerja, kalau kita ditahan, di-freeze duitnya di situ nggak bisa dipakai, artinya kalau kita mau pakai modal kerja kita harus pinjam,” ungkap Dilo, dalam acara MINDialogue di Jakarta, Kamis (9/1/2024), 

Baca Juga: Kaji IPO INALUM, MIND ID Targetkan Listing 2026

Ia menjelaskan bahwa kewajiban ini mengganggu pengelolaan Operational Expenditure (OPEX) atau biaya operasional harian perusahaan. Kekhawatiran ini semakin meningkat jika revisi aturan DHE memperpanjang durasi penyimpanan atau menaikkan persentase dana yang wajib diparkir.

“Kalau ini dinaikin, khawatirnya akan menjadi tidak merangsang investasi. Karena gimana mau ngedorong modal kerjanya, akhirnya kalau mau modal kerja, harus pinjam duit lagi,” lanjutnya.

Baca Juga: Bos MIND ID Cemas! Hilirisasi Sudah Berjalan, Tapi Indonesia Masih Kelelahan Menyerap Produk

Sebagai alternatif, Dilo mengusulkan agar BUMN diberikan relaksasi atas aturan ini. Menurutnya, BUMN memiliki sistem yang memastikan dana mereka tetap berada dalam negeri karena menggunakan rekening bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

“Memang di situ dikasih bunga, tapi ini yang sebenarnya sedang kita coba untuk diskusiin. Apalagi kalau BUMN ini rekeningnya BUMN juga di Himbara. Jadi sebenarnya pasti duitnya masuk ke Indonesia. Jadi untuk BUMN sebenarnya mungkin bisa dikasih relaksasi,” jelas Dilo.