PHRI Keluhkan Gara-Gara Efesiensi, Usaha Perhotelan di Yogyakarta Terancam Gulung Tikar

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat dan daerah berdampak serius terhadap industri perhotelan dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam forum wartawan yang digelar di DPRD DIY pada Selasa (25/3/2025), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengungkapkan bahwa banyak usaha perhotelan yang kini terancam gulung tikar akibat penurunan jumlah wisatawan dan berkurangnya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah.

Ketua BPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, menyampaikan bahwa tingkat hunian hotel di DIY mengalami penurunan drastis sejak awal tahun 2025.

Ia menjelaskan kondisi ini semakin memprihatinkan, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan.

“Tingkat hunian hotel di DIY awalnya masih berada di angka 70-90%, tetapi sejak Januari turun menjadi 40%. Februari semakin merosot, dan pada Maret ini hanya 5-15%, maksimal 20%. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perubahan, maka banyak hotel tidak akan mampu bertahan,” ujar Deddy dalam pemaparannya.

Selain penurunan tingkat hunian, Deddy juga menyoroti kebijakan larangan studi tour dari beberapa provinsi yang semakin memperburuk kondisi industri pariwisata DIY.

Ia menekankan bahwa saat pandemi, pemerintah masih memberikan bantuan kepada sektor pariwisata, namun saat ini dengan efisiensi anggaran, pelaku usaha harus berjuang sendiri.

“Saat pandemi, ada kebijakan seperti staycation untuk ASN dan relaksasi pajak yang membantu kami bertahan. Sekarang, dengan anggaran yang semakin ketat, kami kesulitan mencari cara untuk tetap beroperasi tanpa dukungan pemerintah,” tegasnya.