Kredit Foto: BPMI
Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengembalikan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihanya tidak mampu menyerap seluruh anggaran dalam jumlah besar hingga akhir tahun, sehingga perlu mengembalikan dana ke pemerintah.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.” Jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Baca Juga: Ribuan Anak Terdampak Insiden Pangan, BGN Bandingkan Kasus Indonesia dengan AS dan Brasil
Dadan menambahkan, BGN akan menerima dana Rp268 triliun untuk tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program MBG 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Pemerintah memastikan bahwa tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi. Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Gerindra Akui Kasus Keracunan MBG Meningkat, Minta BGN Mengevaluasi Menyeluruh
Dadan mengatakan, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala.
ia menilai, dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun ada yang terealisas. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia , seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra.
Saat ini, tercatat ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.504 mitra telah lolos proses verifikasi, sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi. Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun 2025 akan terdapat 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Annisa Nurfitri