Pemimpin Tahu Tombol: Ketika Transformasi Digital Dimulai dari Cara Berpikir

Ada persoalan yang tampak rumit karena dipandang dengan cara birokrasi. Padahal, ketika dilihat dari perspektif teknologi, persoalan itu bisa menyusut menjadi sekumpulan data, beberapa tabel database, dan sebuah halaman web. Pertanyaannya kemudian bukan lagi seberapa rumit masalahnya, melainkan bagaimana birokrasi memandangnya.

Pemikiran itu muncul ketika membaca langkah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026. Di usia 41 tahun, ia tergolong muda untuk memimpin lembaga negara.

Beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono menyampaikan rencana agar orang tua dapat mengakses informasi program Makan Bergizi Gratis (MBG): menu yang diterima anak, kandungan gizi, dapur yang memasak, hingga nama Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab. Sistem tersebut diharapkan mulai dapat diakses dalam waktu dekat.

Bagi orang yang akrab dengan dunia teknologi, gagasan itu sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa. Jika data mengenai dapur, sekolah, menu, dan penerima manfaat telah tersedia, pekerjaan berikutnya relatif sederhana: membangun antarmuka berbasis web, menentukan data yang dapat diakses publik, menghubungkannya dengan database, lalu menyajikannya dalam dashboard yang mudah diakses melalui telepon seluler. Tantangan teknis tentu tetap ada, mulai dari keamanan, integrasi, hingga kualitas data. Namun secara konsep, teknologinya bukan hal baru.

Justru karena teknologinya tidak rumit, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa akses tersebut baru muncul sekarang. Di titik inilah persoalan teknologi berubah menjadi persoalan kepemimpinan.

Pemimpin tidak harus mampu menulis kode Python atau menguasai SQL. Mereka juga tidak perlu memahami mengapa seorang programmer bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya karena satu titik koma. Namun, pemimpin di era digital perlu memiliki digital intelligence atau kecerdasan digital, yaitu kemampuan melihat bahwa data yang selama ini tersimpan di dalam birokrasi dapat diubah menjadi layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bagi orang tua penerima manfaat MBG, kebutuhannya sederhana. Mereka ingin mengetahui apa yang dimakan anaknya hari itu, dari dapur mana makanan berasal, siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana harus menyampaikan pengaduan jika terjadi masalah. Pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itulah yang menunjukkan apakah negara benar-benar hadir dalam pelayanan publik.

Harus diakui, digitalisasi di BGN bukan dimulai pada masa Sudaryono. BGN telah meluncurkan platform e-tracking pada September 2025 untuk memantau distribusi MBG dan pada April 2026 membuka akses pengecekan data. Dengan demikian, digitalisasi memang telah berjalan.

Perbedaannya terletak pada cara pandang. Langkah yang kini ditawarkan menunjukkan bahwa data pemerintah semestinya tidak hanya berguna bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat.

Selama ini birokrasi sering menganggap digitalisasi cukup dilakukan dengan memindahkan formulir kertas ke layar komputer. Transformasi semacam itu hanya mengubah media, bukan pengalaman warga. Antrean berpindah dari halaman kantor ke layar telepon seluler, sementara proses pelayanan tetap sama.

Padahal, transformasi digital seharusnya berangkat dari kebutuhan masyarakat. OECD menyebut pendekatan ini sebagai human-centred public services, yaitu pelayanan publik yang dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk meningkatkan keterbukaan, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan.

Karena itu, kecerdasan teknologi seorang pemimpin tidak diukur dari kemampuannya membangun aplikasi. Itu tugas pengembang perangkat lunak. Yang lebih penting adalah kemampuan melihat bahwa teknologi dapat menjadi solusi yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik.

Namun, kecerdasan digital juga membutuhkan empati. Tanpa empati, teknologi hanya akan mempercepat proses yang belum tentu menjawab kebutuhan masyarakat. Empati mendorong pemimpin bertanya informasi apa yang benar-benar dibutuhkan warga. Transparansi kemudian melahirkan pertanyaan berikutnya: jika data tersebut menyangkut kepentingan publik, mengapa harus disimpan rapat-rapat?

Dalam konteks itu, langkah Sudaryono layak menjadi perhatian. Indonesia tidak kekurangan pejabat yang fasih mengucapkan istilah “transformasi digital”. Big data, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dashboard, hingga super-app telah menjadi bagian dari berbagai pidato birokrasi.

Padahal, kebutuhan masyarakat sering kali jauh lebih sederhana: mengetahui bagaimana uang publik digunakan, sejauh mana bantuan telah disalurkan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana layanan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam program MBG, pertanyaan itu diwujudkan dalam satu hal sederhana: makanan anak dimasak di mana dan oleh siapa.

Masalahnya, transformasi digital sering berhenti pada pengadaan teknologi, bukan perubahan cara berpikir. Server dibeli, tetapi budaya birokrasi tetap tertutup. Dashboard dibangun, tetapi datanya hanya dapat diakses pejabat. Aplikasi pengaduan dibuat, tetapi laporan masyarakat menghilang tanpa jejak. Teknologinya sudah memasuki abad ke-21, sementara cara kerjanya masih terjebak pada birokrasi lama.

Karena itu, ketika memilih pembantunya, Presiden Prabowo mungkin perlu mempertimbangkan satu kriteria tambahan yang tidak tertulis, yakni digital intelligence. Bukan kemampuan membuat program komputer, melainkan kemampuan melihat bahwa data harus saling terhubung, layanan harus dapat ditelusuri, keputusan harus dapat diaudit, dan informasi publik semestinya terbuka selama tidak ada alasan hukum untuk menutupnya.

Pemimpin yang tidak memahami teknologi mudah bergantung pada laporan yang disiapkan bawahannya. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki literasi digital akan bertanya lebih jauh: dari mana sumber datanya, kapan terakhir diperbarui, apakah dapat ditelusuri hingga pelaksana di lapangan, dan apakah publik dapat mengaksesnya.

Meski demikian, terlalu dini memberikan penilaian terhadap Sudaryono. Ia baru memulai tugasnya. Janji membangun dashboard baru akan memiliki arti ketika benar-benar diwujudkan, datanya akurat, diperbarui secara berkala, dan mudah digunakan masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting adalah rencana membangun sistem pengadaan bahan baku yang lebih transparan untuk mencegah praktik hanky-panky atau kongkalikong antara pemasok dan dapur. Jika keterbukaan menu berkaitan dengan transparansi pelayanan, maka transparansi pengadaan menyentuh pengelolaan uang publik.

Sistem tersebut juga tidak boleh berhenti pada tampilan yang menarik. Harus ada jejak digital mengenai siapa yang mengubah data, kapan perubahan dilakukan, serta bagaimana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti. Transparansi bukan sekadar etalase, melainkan arsitektur tata kelola. Korupsi jarang takut pada slogan, tetapi lebih takut pada jejak.

Di era ketika masyarakat dapat melacak posisi pengemudi ojek daring hingga beberapa meter sebelum tiba di rumah, terasa ganjil apabila orang tua tidak mengetahui dari dapur mana makanan yang dibiayai negara untuk anaknya berasal.

Barangkali di situlah makna kecerdasan digital bagi seorang pemimpin publik. Bukan menciptakan teknologi yang paling rumit, melainkan melihat sesuatu yang sebenarnya sudah mungkin dilakukan, lalu berani bertanya: jika memang bisa dibuka kepada rakyat, mengapa selama ini ditutup?

Kadang, revolusi birokrasi tidak membutuhkan algoritma yang rumit. Cukup seorang pemimpin yang tahu tombol mana yang harus ditekan—dan memiliki keberanian menekan tombol “OPEN”.