GAPENSI Minta Pengadaan Sekolah Rakyat Perhatikan Kontraktor Daerah

Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia menyatakan dukungan terhadap program prioritas pemerintah, Sekolah Rakyat, yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi, Andi Rukman Karumpa, mengatakan program tersebut bukan sekadar kebijakan pendidikan, tetapi juga investasi sosial yang dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi yang telah terlalu lama membelenggu, dengan menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk diberikan tangga menuju masa depan yang lebih cerah,” ujar Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Baca Juga: Seskab Teddy: Program Sekolah Rakyat dan BLT Bukti Komitmen Pemerintah Hadir untuk Rakyat

Andi menilai konsep boarding school dengan fasilitas belajar lengkap, jaminan makan tiga kali sehari, serta pembentukan karakter secara holistik merupakan wujud nyata tanggung jawab negara dalam menciptakan kesetaraan kesempatan.

“Konsep boarding school dengan jaminan makan tiga kali gratis, fasilitas belajar yang memadai, dan pembentukan karakter yang holistik merupakan wujud tanggung jawab negara yang paling hakiki, sebuah investasi terbaik dana rakyat untuk masa depan rakyat itu sendiri,” kata Andi yang juga menjabat Ketua Umum BPP GAPENSI.

Lebih lanjut, Forum Jasa Konstruksi menilai pelaksanaan program Sekolah Rakyat perlu disertai dengan tata kelola pengadaan yang inklusif agar manfaatnya menjangkau lebih luas, terutama bagi pelaku usaha jasa konstruksi di daerah.

Menurut Andi, pembagian paket pekerjaan pembangunan sekolah sebaiknya mempertimbangkan kapasitas kontraktor di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat peran pelaku usaha lokal sekaligus menjaga pemerataan ekonomi daerah.

“Kami berharap proses pengadaan mendukung semangat pembangunan dari akar rumput dengan memberikan kepercayaan dan kesempatan yang lebih besar kepada pengusaha lokal untuk membangun sekolah di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Andi menambahkan, keterlibatan kontraktor lokal akan membantu pemerintah menjaga efisiensi logistik dan pengawasan, karena mereka memahami kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Mereka yang paling paham medan, paling dekat dengan masyarakat, dan yang akan memastikan dana pembangunan berputar untuk kesejahteraan daerah setempat,” tutur Andi.

Baca Juga: Pagu Rp12,2 Triliun, Sekolah Rakyat Baru Serap Rp788,7 Miliar Hingga September

Forum menegaskan bahwa pendekatan inklusif dalam pengadaan tidak hanya akan mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan, tetapi juga memperkuat daya saing sektor konstruksi nasional melalui partisipasi usaha kecil dan menengah.

“Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi daerah,” kata Andi.

Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kolaboratif agar semua pihak mendukung pelaksanaan Sekolah Rakyat secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

“Mari wujudkan cita-cita pendidikan yang inklusif dengan pengadaan yang juga inklusif, demi Indonesia yang maju, adil, dan berdaulat,” ujar Andi.