Jelang Spatial Infra Conference 2026, Pemerintah Gelar Forum Koordinasi Tata Ruang Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (SPASI) selenggarakan Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Bali hingga Nusa Tenggara. Forum ini merupakan momen penting untuk perkuat keterpaduan antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah yang fokus pada penyelarasan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian forum koordinasi lintas wilayah, yang sebelumnya diadakan untuk Pulau Sulawesi di Palu, 10 Juli 2025. Lewat forum ini pemerintah dan SPASI tunjukkan komitmen dalam mengedepankan penataan ruang yang baik dan terukur.

Dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah di wilayah Bali hingga Nusa Tenggara, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi wadah koordinasi lintas sektor, tetapi juga bagian dari persiapan menuju International Conference on Spatial Planning and Infrastructure for Sustainable Development (Spatial Infra Conference) 2026  yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Perkumpulan Pelaku Kebijakan dan Manajemen Tata Ruang Indonesia (ISPASI). 

Konferensi internasional tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil untuk membahas isu strategis seputar integrasi tata ruang dengan pembangunan infrastruktur, transisi energi, adaptasi iklim, serta pengembangan kawasan berkelanjutan.

Spatial Infra Conference 2026 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat kebijakan, kolaborasi, dan investasi yang mendukung pembangunan hijau serta pencapaian target pembangunan nasional maupun global.

Baca Juga: Kembali Kunjungi Pabrik Aqua di Subang, KDM : Clear, Mata Air Pegunungan

Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengapresiasi komitmen berbagai daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah melengkapi serta menyempurnakan dokumen perencanaan tata ruang. Ia juga mendorong daerah yang dalam proses penyusunan untuk segera menuntaskannya agar sejalan dengan kebijakan penataan ruang nasional. 

Selain pelaksanaan berbagai strategi percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Daerah yang tengah diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Suyus tekankan pentingnya perkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media guna mewujudkan penataan ruang yang lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kartika Listriana, yang menyampaikan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan wilayah laut mencakup dua pertiga dari total luas wilayah, maka sudah sewajarnya Indonesia juga menaruh perhatian khusus pada penataan ruang laut. “Integrasi penataan ruang laut dan darat sebagai fondasi penting mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, adaptif terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat”, tegasnya.

Baca Juga: Visa Perkuat UMKM Bali Lewat Solusi Pembayaran Digital yang Aman dan Efisien

Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan tiga kunci penataan ruang dalam penyelarasan pembangunan wilayah, yakni kebutuhan ruang untuk pengembangan kewilayahan dapat dialokasikan, penyederhanaan perizinan KKPR, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Produktivitas dan Kelestarian.

Soft launching Spatial Infra Conference 2026 dilakukan oleh Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didampingi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dan ISPASI.“ Pada perilisan tersebut, Ayodhia menekankan pentingnya Spatial Infra Conference 2026 sebagai forum yang mengintegrasikan tata ruang dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. 

“Melalui konferensi internasional tersebut, kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat terhadap tata ruang yang inklusif, berbasis data dan teknologi, dan berorientasi keberlanjutan,” ujarnya. 

Selain itu, Ayodhia menekankan bahwa tata ruang harus menjadi pembangunan berkelanjutan. Melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang yang terukur dan sesuai aturan maka pemerataan pembangunan kewilayahan dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan berkesinambungan dengan perlindungan sosial dan lingkungan. 

Sekretaris Jenderal ISPASI menegaskan bahwa Spatial Infra Conference 2026 merupakan langkah nyata dalam memperkuat peran asosiasi profesi sebagai mitra strategis pemerintah. “Kami ingin menjadikan Spatial Infra Conference 2026 sebagai ajang berbagi pengetahuan, praktik terbaik, dan inovasi teknologi yang dapat mendukung transformasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia maupun kawasan regional,” jelasnya.

Baca Juga: Biar Wisatawan Nyaman, Bali Dinilai Harus Bebas Asap dan TAR

Dari sisi industri, Spatial Infra Conference 2026 akan membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk menjalin kerja sama, menghadirkan solusi inovatif, serta mendorong investasi di sektor infrastruktur hijau. Forum ini juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mengembangkan proyek berkelanjutan yang berdaya saing global.

Agenda Spatial Infra Conference 2026 akan mencakup diskusi panel tingkat tinggi, presentasi akademik, pameran teknologi dan solusi infrastruktur berkelanjutan, serta sesi business matching antara pelaku industri, investor, dan pemerintah. Dengan menghadirkan suara pemerintah, asosiasi profesi, serta mitra industri, Spatial Infra Conference 2026 diharapkan menjadi ajang strategis bertaraf internasional yang mendorong lahirnya kebijakan inovatif, kerjasama lintas sektor, dan investasi hijau yang berkelanjutan.

Forum ini menandai langkah maju Indonesia dalam memastikan bahwa infrastruktur bukan hanya mendukung target pemerintah saja, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.