Sinkronisasi dan Validasi Data Kunci Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Ariuly Hutahayan, mengungkapkan sinkronisasi dan validasi data merupakan kunci dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Dirinya mengatakan emerintah segera memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi dengan perencanaan yang matang dan terkoordinasi setelah masa tanggap darurat.

Baca Juga: Pengguna E-Commerce Terus Meningkat, Kementerian UMKM Percepat Transformasi Digital UMKM

Ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatra Utara yang meliputi Kabupaten Langkat, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Tengah, beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk  memperkuat koordinasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam rangkaian kunjungan ini, Deputi Ronny melakukan koordinasi dengan Wakil Gubernur Sumatra Utara, Bupati Langkat, Wali Kota Sibolga, serta Bupati Tapanuli Tengah beserta jajaran. Pada kesempatan tersebut, disampaikan pula dukungan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), obat-obatan, tabung filter air, serta water testing untuk lokasi-lokasi terdampak bencana.

“Begitu masa tanggap darurat selesai, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus direncanakan secara komprehensif agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Deputi Ronny, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Selasa (3/12).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Langkat tengah melakukan percepatan inventarisasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan lahan seluas 5 hektare di belakang GOR Kota Sibolga untuk pembangunan 200 unit hunian tetap oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan dukungan CSR Buddha Tzu Chi. Di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah daerah juga telah menetapkan lahan seluas 1,3 hektare di Jalan FL Tobing, belakang Gedung Asrama Haji, untuk pembangunan 118 unit hunian tetap oleh Kementerian PKP dan CSR Buddha Tzu Chi.

Selain itu, Kementerian PKP bersama CSR Buddha Tzu Chi turut merencanakan pembangunan hunian tetap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 103 unit, serta di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 227 unit.

Dalam kunjungan tersebut, Deputi Ronny bersama tim Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga berkoordinasi terkait rencana kunjungan dan pelaksanaan groundbreaking bantuan hunian tetap di empat kabupaten/kota, yang akan dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Dalam Negeri.

Deputi Ronny menekankan bahwa pembangunan huntara dan huntap tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga harus memperhatikan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

“Kita tidak hanya membangun rumah. PSU harus dipastikan tersedia, dan lokasi yang ditetapkan perlu melalui kajian yang komprehensif agar aman, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya.