Prabowo Ajak Negara Asia-Pasifik Tolak Fragmentasi Ekonomi Global

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan berpusat pada rakyat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2025 di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10).

Dalam pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting), Presiden Prabowo menegaskan bahwa dunia tengah menghadapi meningkatnya ketegangan dan fragmentasi ekonomi global yang berpotensi mengancam stabilitas dan pertumbuhan kawasan. Karena itu, ia menyerukan agar negara-negara Asia-Pasifik menolak perpecahan dan kembali membangun kepercayaan serta solidaritas ekonomi regional.

“APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi Pemerintah–Swasta perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Baca Juga: Di APEC 2025, Presiden Prabowo Paparkan Manfaat AI untuk Atasi Kemiskinan dan Capai Swasembada Pangan

KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow”, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara untuk menciptakan masa depan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bukanlah pertumbuhan sejati karena hanya memperlebar ketimpangan dan mengancam perdamaian global.

Indonesia, lanjutnya, menilai sistem perdagangan berbasis aturan yang berpusat pada World Trade Organization (WTO) harus tetap menjadi fondasi utama tata ekonomi dunia. Keberlanjutan sistem tersebut, menurut Presiden, memastikan negara maju maupun berkembang dapat berkompetisi secara adil dan berkontribusi terhadap pertumbuhan bersama.

Prabowo juga menyoroti pentingnya menjadikan inklusivitas dan keberlanjutan sebagai arah kebijakan ekonomi global. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, katanya, harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, terutama melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat berpartisipasi dalam rantai pasok global.

Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mengimplementasikan prinsip tersebut lewat berbagai program nasional seperti digitalisasi UMKM, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan koperasi modern untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat.

Baca Juga: Airlangga: Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Dilanjutkan Usai KTT APEC 2025

Dalam forum tersebut, Prabowo juga menegaskan bahwa kolaborasi antarpemerintah harus diperluas untuk menangani ancaman lintas batas yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, seperti penyelundupan, penipuan, pencucian uang, dan perdagangan narkotika.

“Kejahatan lintas batas telah merusak integritas sistem perdagangan dan keuangan internasional. APEC perlu memperkuat kerja sama hukum dan regulasi agar kawasan Asia-Pasifik tetap aman dan stabil,” tegasnya.

Melalui pernyataannya, Indonesia menempatkan diri sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik. Posisi ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator dan katalisator dalam membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC 2025 menandai komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap stabilitas dan kemakmuran kawasan.