Prabowo Tegaskan Larangan Korupsi dalam Penanganan Bencana: 'Jangan Cari Untung dari Penderitaan Rakyat'

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan dengan keras bahwa tidak boleh ada praktik korupsi dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Ia meminta seluruh menteri, pejabat daerah, hingga aparat terkait menjaga integritas dalam setiap proses penyaluran bantuan.

Dalam rapat terbatas di Aceh, Minggu, 7 Desember 2025, Prabowo menekankan bahwa negara membutuhkan setiap rupiah untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan.

“Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Kita butuh setiap kemampuan dan setiap uang untuk mengatasi kesulitan rakyat,” tegasnya.

Presiden juga memerintahkan kepolisian untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah dan menindak siapa pun yang diduga melakukan penyelewengan anggaran bantuan bencana.

“Polisi periksa semua Pemda. Catat kalau ada yang nakal—melipatgandakan harga dan sebagainya,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa dirinya tidak akan ragu memberikan tindakan tegas terhadap pihak yang berusaha mengambil keuntungan pribadi di tengah krisis.

“Saya akan tindak sangat keras. Jangan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tegasnya kembali.

Baca Juga: Telkomsat Kirim Bantuan ke Wilayah Banjir Sumatera dan Pulihkan Komunikasi

Korban Banjir Bandang Capai 921 Orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru terkait banjir bandang yang melanda Sumatera hingga Minggu malam, 7 Desember 2025.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa total korban meninggal mencapai 921 orang, sementara 392 orang masih hilang, dan 975.079 warga mengungsi.

“Rinciannya mencakup tiga provinsi: Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Di Aceh sendiri, 366 orang meninggal dunia, 97 orang hilang, dan 914.202 orang mengungsi,” jelas Suharyanto dalam rapat bersama Presiden di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.

Ia menambahkan bahwa dua kabupaten di Aceh masih terisolir, yakni Bener Meriah dan Aceh Tengah.

“Di Bener Meriah terdapat 232 gampong terdampak, dan di Aceh Tengah ada 295 desa di 14 kecamatan,” paparnya.

Suharyanto juga menyebut kondisi di beberapa daerah menunjukkan perbaikan. “Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa dimasuki, kini bantuan sudah dapat masuk melalui jalur darat, meskipun masih ada 216 gampong terdampak,” tuturnya.