Lima Pilar Kebudayaan Nasional Jadi Arah Indonesian Cultural Outlook 2026

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama menyelenggarakan Indonesian Cultural Outlook 2026. Mengusung tema “Living Heritage, Shared Future”, kegiatan ini menjadi forum strategis diplomasi budaya yang mempertemukan pimpinan Kementerian Kebudayaan dengan para duta besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa di tengah era global yang diwarnai konflik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi, budaya merupakan pilar pertahanan yang mampu memperkuat komunitas dunia. 

Ia mengatakan budaya berperan sebagai perekat sosial untuk mencegah polarisasi, memelihara dialog, dan membangun rasa kebersamaan antarnegara. Gagasan tersebut, menjadi landasan refleksi dalam Indonesian Cultural Outlook 2026.

“Saat ini kita mengetahui bahwa dunia memasuki era yang berat, dan hal ini juga tercermin dalam program kebudayaan global. Pada UNESCO Mondiacult Oktober lalu, dunia kembali menegaskan bahwa kebudayaan adalah hak asasi manusia yang penting bagi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan," ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (21/1/2026). 

Fadli menegaskan bahwa semangat tersebut menginspirasi untuk mempresentasikan arah kebudayaan Indonesia, sehingga kebudayaan dapat memperluas kontribusi Indonesia di tengah peradaban dunia sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945.

Ia menegaskan terdapat lima pilar yang menjadi arah nasional Kementerian Kebudayaan, yaitu fondasi peradaban berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,tata kelola budaya yang terintegrasi serta berbasis digital dan data, ekonomi budaya sebagai sumber daya strategis, penguatan pelindungan warisan budaya yang dinamis dan tangguh; serta pemajuan transformasi digital dan diplomasi budaya global.

“Pencapaian Kementerian Kebudayaan pada tahun 2025 memberikan garis dasar yang jelas. Pada 2026, kami berupaya mengubah capaian tersebut menjadi arah nasional di bawah lima pilar tersebut. Dari sana dapat terlihat bagaimana kebijakan budaya menjadi instrumen penyampaian prioritas nasional yang terukur, praktis, dan selaras dengan agenda Pemerintah Indonesia,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Fadli memaparkan rencana aksi kebudayaan Kementerian Kebudayaan untuk satu tahun ke depan melalui masing-masing direktorat jenderal. Program prioritas meliputi diplomasi budaya dan kerja sama dengan institusi kebudayaan internasional, repatriasi, penguatan kerja sama budaya regional dan lintasregional, serta aktivasi pusat kebudayaan Indonesia dan promosi budaya.

Selain itu, terdapat program penguatan museum dan literasi sejarah, Gerakan Pangan Lokal Nusantara, penguatan advokasi serta fasilitasi layanan publik bagi komunitas kepercayaan adat, serta percepatan transmisi nilai budaya dan keberlanjutan talenta. 

Di bidang pengembangan ekosistem budaya, program difokuskan pada sastra, film, musik, seni pertunjukan, dan seni rupa, serta mendorong film dan musik sebagai industri budaya strategis.

“Dalam hal ini, kami menyambut kolaborasi dengan negara sahabat dan institusi budaya dalam pengamanan, peningkatan kapasitas, dan digitalisasi warisan budaya, serta pemberdayaan komunitas tradisional. Kami juga terbuka untuk kerja sama penelitian serta program museum, situs warisan budaya, dan konservasi koleksi,” tambahnya. 

Fadli juga mengundang seluruh perwakilan negara sahabat, organisasi internasional, pelaku budaya, akademisi, pemerintah daerah, serta sektor swasta untuk bersinergi melalui program kebudayaan yang konkret dan terukur.

“Jika kita menyelaraskan sumber daya, keahlian, dan jaringan, maka akan tercipta warisan budaya yang lebih tangguh, komunitas yang lebih berdaya, industri budaya yang lebih kompetitif, serta kehadiran budaya Indonesia yang berkontribusi bagi perdamaian dan pembangunan global,” pungkasnya.