APBN 2026 Cair Rp5,5 Miliar, Siak Masih Kejar Tambahan Rp9 Miliar untuk Cagar Budaya

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak mengajukan tambahan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp9 miliar kepada Kementerian Kebudayaan guna menuntaskan revitalisasi tiga bangunan cagar budaya. Tambahan dana tersebut diajukan setelah pemerintah pusat mengalokasikan Rp5,5 miliar pada APBN 2026 untuk penanganan awal revitalisasi Istana Siak dan Balairung Sri.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan alokasi APBN sebesar Rp5,5 miliar menjadi langkah awal pelestarian kawasan cagar budaya. Namun, anggaran tersebut belum mencukupi untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan revitalisasi.

"Kami berterima kasih kepada Menteri Kebudayaan. Tentu ini kita syukuri. Insya Allah pekerjaan revitalisasi mulai dilaksanakan tahun ini. Mohon doanya semoga diberi kelancaran," ujar Afni saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Kota Siak, Rabu (22/7).

Menurut Afni, saat ini terdapat tiga bangunan yang menjadi prioritas pelestarian, yakni Istana Siak, Balairung Sri, dan Tangsi Belanda. Karena itu, Pemkab Siak mengusulkan tambahan anggaran Rp9 miliar agar proses revitalisasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Kebudayaan tertanggal 22 Juli 2026. Tambahan anggaran diharapkan dapat dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2027 dan 2028.

Berdasarkan rincian usulan, dana sebesar Rp4 miliar dialokasikan untuk penyempurnaan revitalisasi Istana Siak, Rp2,5 miliar bagi Balairung Sri, serta Rp2,5 miliar untuk pemugaran Tangsi Belanda yang hingga kini belum memperoleh anggaran dari pemerintah pusat.

Sementara itu, alokasi APBN 2026 sebesar Rp5,5 miliar terdiri atas Rp3 miliar untuk revitalisasi Istana Siak dan Rp2,5 miliar bagi Balairung Sri. Dana tersebut diprioritaskan untuk penanganan darurat pada bagian bangunan yang mengalami kerusakan berat, sekaligus membiayai penyusunan Detail Engineering Design (DED), jasa konsultan pengawas, serta manajemen proyek.

Dengan ruang lingkup tersebut, pekerjaan revitalisasi pada tahun ini masih bersifat parsial sehingga belum mencakup seluruh kebutuhan pemugaran bangunan cagar budaya.

Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran revitalisasi ketiga bangunan tersebut mencapai Rp14,5 miliar. Setelah dikurangi alokasi APBN 2026 sebesar Rp5,5 miliar, masih terdapat kekurangan pembiayaan sebesar Rp9 miliar yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah pusat mulai 2027.

Afni berharap tambahan anggaran tersebut dapat segera direalisasikan agar revitalisasi kawasan cagar budaya dapat diselesaikan secara menyeluruh. Menurutnya, pelestarian aset sejarah tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga berpotensi memperkuat sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Siak.

Baca Juga: Tembus Rp255,5 Triliun, SILPA APBN 2026 Dinilai Jadi Beban Fiskal

Baca Juga: Misbakhun Kawal Kenaikan Transfer ke Daerah pada RAPBN 2027

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan akan mengawal usulan tambahan anggaran tersebut setelah melihat langsung kondisi sejumlah bangunan cagar budaya di Siak.

"Siak sungguh luar biasa. Kami sekarang sudah lihat langsung kondisi Tangsi Belanda, Istana Siak dan Balairung Sri. Insya Allah akan langsung disampaikan kepada Menteri Kebudayaan agar revitalisasi cagar budaya di Siak menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami dari Komisi X akan mengawal," ujar Hetifah.

Ia menilai Kabupaten Siak memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang besar, mulai dari bangunan cagar budaya, budaya tak benda, kuliner, alat musik tradisional, hingga berbagai peninggalan sejarah lainnya. Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung melalui pelestarian aset budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.