Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Mendikdasmen Tegaskan Sekolah Terdampak Bencana Akan Direvitalisasi, Anggaran Capai Rp2,4 T

        Mendikdasmen Tegaskan Sekolah Terdampak Bencana Akan Direvitalisasi, Anggaran Capai Rp2,4 T Kredit Foto: Biro Press Sekretariat Presiden
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan merevitalisasi sekolah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera.

        Untuk di Aceh, melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidika, rehabilitasi sekolah dipastikan dituntaskan paling lambat tahun 2026 dan dapat kembali beroperasi secara normal pada tahun ajaran baru.

        Baca Juga: Purbaya Sebut Akan Obrak-abrik Pajak Minggu Depan Usai Bea Cukai

        Ini disampaikan Mendikdasmen dalam kunjungan kerja ek Aceh yang dirangkaikan dengan peresmian revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara.

        “Saat ini kami masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun yang terpenting, proses pembelajaran tidak boleh berhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” tegasnya, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Kamis (29/1).

        Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Untuk Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.

        Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, pada jenjang SMK terdapat 93 sekolah terdampak, dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Pada jenjang SLB, tercatat 20 sekolah terdampak, 15 data terverifikasi, dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Sementara itu, pada jenjang SKB/PKBM, terdapat 58 sekolah terdampak, dengan 7 data terverifikasi dan 2 PKS senilai Rp198 juta. Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.

        Dalam kunjungan lapangan, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi. Peninjauan dilakukan di antaranya di SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.

        Program revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah peserta didik, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter, rasa aman, dan kepercayaan diri warga sekolah.

        Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan dengan TNI AD untuk pembangunan unit sekolah baru. “Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujarnya. 

        Ia melanjutkan terdapat dua skema yang kami jalankan, khususnya untuk kelas darurat, melalui kerja sama dengan kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Untuk unit sekolah baru dan beberapa bangunan lainnya, kami bekerja sama dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah dari sini, MoU akan segera dilaksanakan.

        “Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026–2027. Untuk sekolah yang harus direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun kami berharap tahun ini semuanya bisa ditangani, karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” tutupnya. 

        Melalui percepatan rehabilitasi ini, Kemendikdasmen berharap proses pendidikan di wilayah terdampak bencana dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, serta menjadi fondasi kuat bagi masa depan pendidikan anak-anak Aceh.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: