Purbaya Blak-blakan soal Switch Juda Agung dan Thomas: Ini Memang Didesain...

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa blak-blakan mengenai switch atau pertukaran posisi antara Juda Agung dengan Thomas Djiwandono.

Juda Agung sebelumnya mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 13 Januari 2023, dan pada 5 Februari 2026 dirinya dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Baca Juga: Baru Dilantik Jadi Wamenkeu, Juda Agung Dapat Tugas Ini dari Purbaya

Sedangkan Thomas Djiwandono sebelumnya menduduki jabatan Wamenkeu, lalu pada 27 Januari 2026 keponakan Presiden Prabowo Subianto itu dilantik sebagai Deputi Gubernur BI.

Purbaya mengatakan, sebagai Wamenkeu, Juda akan memperkuat perspektif kebijakan fiskal, dan mempereat koordinasi otoritas fiskal dan moneter di sektor keuangan.

Dirinya pun menegaskan pertukaran ini memang dirancang untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan BI. Ia pun meinta publik tidak berspekulasi macam-macam.

Ini disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan di Aula Juanda Gedung Juanda 1 Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

“Makanya ada switch ya Pak ya? Supaya kita dengan BI semakin dekat. Jadi jangan dicurigain macam-macam, teman-teman media. Ini memang didesain supaya kita dengan BI semakin dekat lagi ke depan,” tegas Purbaya.

“Di tengah gejolak yang sekarang, banyak sentimen negatif di pasar. Kita memang otoritas fiskal dan moneter harus semakin dekat lagi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Juda Agung resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (5/2/2026).

Pengangkatan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029.

Posisi Wamenkeu sebelumnya lowong setelah Thomas Djiwandono mengundurkan diri usai ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui uji kelayakan dan kepatutan serta rapat paripurna pada akhir Januari 2026.