Indonesia Bidik Pertumbuhan Lebih Tinggi di Tengah Global Melambat

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4–5,6% pada 2026, setelah ekonomi nasional tumbuh 5,11% sepanjang 2025, dengan akselerasi program prioritas sebagai sumber pertumbuhan utama. 

“Strategi saya adalah Indonesia Incorporated. Indonesia sebagai satu kesatuan besar. Yang besar dan kuat harus merangkul, yang menengah dan kecil harus diperkuat, yang maju harus menarik yang tertinggal,” ujar Prabowo dalam arahannya, pada acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah perlambatan global. Indonesia mencatat pertumbuhan 5,11% pada 2025, dengan kuartal IV mencapai 5,39%, tertinggi kedua di G20 setelah India, saat pertumbuhan global masih stagnan di kisaran 3%.

“Dengan pijakan ini, pertumbuhan ekonomi 2026 ditargetkan sebesar 5,4% dengan potensi hingga 5,6%,” kata Airlangga.

Baca Juga: Keluar dari Kutukan, Purbaya Pede Ekonomi RI Tumbuh 6% di Kuartal I-2026

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi tersebut disertai perbaikan indikator sosial. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25%, rasio gini membaik ke 0,363, pengangguran terbuka turun ke 4,74%, dan penyerapan tenaga kerja mencapai 2,71 juta orang.

Untuk mengejar target 2026, pemerintah mempercepat tiga program prioritas Presiden sebagai source of growth dan penyerap tenaga kerja, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Selain intervensi pemenuhan gizi, ekonomi masyarakat juga bergerak karena dana yang diturunkan langsung ke bawah. Produktivitas wilayah meningkat dan perputaran ekonomi terjadi lebih cepat,” ujarnya.

Baca Juga: Airlangga Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,6% pada 2026

Program MBG telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat dengan belanja harian sekitar Rp900 miliar melalui 23.222 SPPG di 38 provinsi. Kajian BPS mencatat belanja Rp43,28 triliun menghasilkan dampak ekonomi Rp294,08 triliun dengan pengganda 1:7.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit dijaga di bawah 3%.

“Belanja negara kuartal I-2026 akan mencapai Rp809 triliun. Kami keluarkan belanja sejak awal untuk memastikan momentum pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Purbaya.

Ia menyebut penerimaan pajak Januari 2026 tumbuh 30,8% secara tahunan, memperkuat keyakinan pemerintah terhadap keberlanjutan konsolidasi fiskal.