Purbaya Wajibkan 27 Bank Laporkan Transaksi Kartu Kredit Ke Dirjen Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, termasuk perbankan untuk melaporkan data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang merevisi PMK Nomor 228/PMK.03/2017. Aturan ini mulai berlaku sejak 27 Februari 2026.

“Dalam hal data dan informasi yang diterima tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud,” tulis Pasal 5B PMK 8/2026, dikutip Kamis (5/3/2026).

Dalam beleid tersebut, sejumlah bank dan lembaga keuangan diwajibkan menyampaikan data penerimaan merchant dari transaksi kartu kredit. Data tersebut mencakup peran lembaga keuangan sebagai issuer maupun acquirer.

Baca Juga: DJP Catat 15,1 Juta Wajib Pajak Aktifkan Akun Coretax

Baca Juga: DJP Siapkan Extra Effort untuk Kejar Target Pajak 2026

Baca Juga: APBN Tahan Guncangan Konflik Iran, Purbaya: Nggak Ada Masalah

Berikut daftar bank dan lembaga yang wajib menyampaikan data kartu kredit kepada DJP:

1. PT Bank Central Asia Tbk
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
4. PT Bank OCBC NISP Tbk
5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
7. PT Bank Permata Tbk
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
9. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
10. PT Bank HSBC Indonesia
11. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
12. PT Bank CIMB Niaga Tbk
13. PT Bank UOB Indonesia
14. PT Bank DBS Indonesia
15. PT Bank Mega Tbk
16. PT Bank Mega Syariah
17. PT Bank MNC Internasional Tbk
18. PT Bank Panin Tbk
19. PT Bank KB Indonesia Tbk
20. PT Bank Mayapada Internasional Tbk
21. PT Bank Sinarmas Tbk
22. PT Bank ICBC Indonesia
23. PT AEON Credit Services
24. PT Honest Financial Technologies
25. PT Shinhan Indo Finance
26. PT Bank SMBC Indonesia Tbk
27. PT Bank QNB Indonesia Tbk

Adapun data penerimaan merchant dari transaksi kartu kredit yang disampaikan oleh bank atau lembaga yang bertindak sebagai issuer paling sedikit memuat:

1. Nama bank/lembaga yang bertindak sebagai issuer
2. Nama merchant
3. Tahun settlement transaksi
4. Total transaksi settlement
5. Total transaksi batal

Sementara itu, data penerimaan merchant dari transaksi kartu kredit yang disampaikan oleh bank atau lembaga yang bertindak sebagai acquirer paling sedikit memuat:

1. Nama bank/lembaga yang bertindak sebagai acquirer
2. ID merchant
3. Nama merchant
4. Jenis identitas merchant
5. Nomor identitas merchant
6. Nama merchant sesuai identitas
7. Alamat lengkap merchant sesuai identitas
8. Tahun settlement transaksi
9. Total transaksi settlement
10. Total transaksi batal

Kebijakan ini memperkuat kewenangan DJP dalam menghimpun data perpajakan guna memastikan kepatuhan wajib pajak, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data dan informasi.