Gaji Menteri Bisa Dipotong Imbas Gejolak Timur Tengah, Menkeu Purbaya: Ga Masalah!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemotongan gaji menteri bukan persoalan jika pemerintah perlu melakukan langkah penghematan di tengah potensi dampak konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi global. Menurutnya, besaran gaji pejabat kabinet saat ini tergolong cukup besar.

“Ya gak papa menterinya gajinya dipotong, sudah kegedean juga,” kata Purbaya saat ditemui di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (17/3/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam situasi yang relatif kuat. Ia menyebut berbagai sektor ekonomi masih menunjukkan aktivitas yang ekspansif.

“Jadi ekonomi masih baik, semuanya kenceng lari, ekspansi segala macam,” ujarnya.

Menurut Purbaya, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait pemangkasan anggaran negara. Kementerian Keuangan masih terus memantau perkembangan ekonomi global, terutama pergerakan harga minyak dunia yang dipengaruhi dinamika geopolitik.

“Belum, pemangkasan belum ada, belum ada keputusan pemangkas anggaran. Kita sedang melakukan exercise terus melihat perkembangan harga minyak dunia seperti apa,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung langkah penghematan yang dilakukan sejumlah negara di tengah krisis global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Beberapa negara bahkan disebut memangkas gaji pejabat negara untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

“Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR. Dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan, lemah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Wacana pemotongan gaji pejabat negara tersebut kini tengah dikaji oleh pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut kajian tersebut masih didetailkan oleh pemerintah.

“(Opsi itu) Sedang kita detailkan kajiannya,” kata Prasetyo usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Menurut Prasetyo, opsi tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Namun ia menegaskan Indonesia hingga saat ini belum memasuki situasi krisis.

Ia juga menjelaskan bahwa pasokan energi nasional masih relatif aman meski terjadi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak nasional masih berada dalam kondisi terkendali.

Pemerintah mencatat cadangan BBM Indonesia saat ini berada di kisaran 21 hingga 25 hari sesuai standar nasional penyimpanan energi. Sistem penyimpanan tersebut bersifat dinamis karena pasokan akan terus diisi kembali ketika kapasitas penyimpanan berkurang.

Baca Juga: Tahan Defisit 3%, Purbaya Instruksikan K/L Siapkan Pemotongan Anggaran

Selain wacana pemotongan gaji pejabat, pemerintah juga tengah menyiapkan langkah penghematan lain. Salah satunya dengan mendorong pengurangan konsumsi BBM serta optimalisasi penggunaan transportasi publik.

Prasetyo mengatakan pembatasan penggunaan kendaraan dinas juga menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan pengeluaran negara sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi.