Iran Tegaskan Akan Ada Aturan Baru Bagi Negara Lain Melewati Selat Hormuz

Dinamika geopolitik di kawasan Teluk Persia masih terus memanas, laporan terbaru dari Al Jazeera mengindikasikan bahwa Iran diam-diam telah mulai memungut biaya tol terhadap sejumlah kecil kapal komersial agar diizinkan melintasi Selat Hormuz.

Langkah sepihak ini memicu kekhawatiran baru terkait keamanan dan kelancaran rantai pasok energi global. Kondisi jalur pelayaran strategis tersebut pascaperang tampaknya tidak akan sama lagi.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, secara tegas telah menyatakan bulan lalu melalui platform media sosial X bahwa, "Situasi di Selat Hormuz tidak akan kembali ke status sebelum perang," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, turut menyerukan perlunya "pengaturan baru" untuk mengelola perairan vital itu setelah konflik mereda.

Ia menekankan bahwa regulasi baru tersebut mutlak diperlukan guna menjamin keselamatan navigasi kapal-kapal yang melintas, sekaligus melindungi kepentingan strategis Iran.

Baca Juga: Trump Klaim Sudah Jadi Pemenang Perang, Tarif Tol di Selat Hormuz yang Berhak Ngatur adalah AS

"Saya berpendapat bahwa setelah perang usai, langkah pertama yang harus diambil adalah merumuskan aturan baru untuk Selat Hormuz," ujar Araghchi dalam wawancaranya dengan jaringan televisi Al Jazeera pada bulan Maret lalu.

Ia juga menambahkan bahwa penyusunan draf tersebut, "Secara wajar harus dilakukan antara negara-negara yang berbatasan langsung di kedua sisi selat."

Di sisi lain, Amerika Serikat (AS), yang terus menempatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut, juga tengah menyiapkan manuvernya.

Pekan lalu, pihak Gedung Putih merilis pernyataan yang menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan rencana untuk menagih negara-negara Arab agar membiayai pengeluaran militer Washington selama peperangan dengan Iran berlangsung.

Wacana penarikan dana keamanan oleh AS ini, ditambah dengan potensi pemberlakuan protokol baru oleh Iran, diperkirakan akan semakin meningkatkan biaya logistik global dan menambah ketegangan diplomasi di Timur Tengah, khususnya bagi negara-negara yang sangat bergantung pada kelancaran ekspor minyak melalui Selat Hormuz.