Dokter Spesialis di Siak Ngeluh soal TPP, Asisten Penasihat Khusus Presiden Singgung Fiskal Daerah

Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI, Prof Farhat mengingatkan para dokter spesialis yang berstatus ASN di Kabupaten Siak, Riau, bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) disesuaikan dengan fiskal daerah. 

Hal ini disampaikan Farhat saat menggelar pertemuan dengan para dokter spesialis berstatus ASN di Ruang Kerja Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, Selasa (21/4).

Farhat juga memastikan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Siak terhadap dokter spesialis ASN, seperti gaji, jasa layanan, hingga THR, telah dipenuhi.

"Jadi, informasi yang menyebut dokter spesialis di sini tidak menerima gaji dalam kurun waktu tertentu, tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya," kata dia. 

Menurutnya, penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah hanya pada komponen TPP. 

“TPP merupakan tambahan penghasilan yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penyesuaian menjadi langkah yang harus diambil secara bijak dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Lebih lanjut, Farhat juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral ASN dan tenaga kesehatan dalam mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 

“Sebagai ASN, seorang dokter tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Pemerintah daerah sendiri, lanjutnya, tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban yang ada secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 

"Buktinya, beberapa kewajiban TPP tahun sebelumnya telah diselesaikan, sementara sebagian lainnya masih dalam proses penyesuaian," ujarnya. 

Baca Juga: Pasca Demo Panipahan, Kapolda Riau Minta Maaf dan Dialog Solusi Sosial-Ekonomi Tekan Peredaran Narkoba

Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam membantu mencarikan solusi terkait keluhan para dokter spesialis berstatus ASN di daerahnnya. 

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian TPP sebesar 50 persen dilakukan secara menyeluruh bagi ASN di Pemkab Siak.

“Rasanya sudah jelas dan terang benderang, bahwa TPP disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kami berterima kasih atas atensi semua pihak dan mari kita jaga kondusifitas daerah, terutama memastikan pelayanan kesehatan kepada rakyat tetap berjalan baik,” pungkasnya.