AHY Beri Warning! Pantura Terancam, Giant Sea Wall Tak Bisa Ditunda

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa (Pantura) harus segera dijalankan secara progresif untuk mengantisipasi ancaman penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut yang berpotensi mengganggu kawasan strategis ekonomi nasional.

AHY menyebut dua tekanan utama yang terjadi secara bersamaan, yakni land subsidence dan banjir rob akibat kenaikan permukaan laut, yang secara langsung mengancam kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di kawasan Pantura.

“Ada 2 tekanan yang datang secara bersamaan yang pertama adalah terjadinya penurunan permukaan tanah atau land subsidence yang kedua ancaman banjir rob ketika terjadi naiknya permukaan air laut dan ini tentunya mengancam kehidupan masyarakat di sepanjang pesisir pantai utara Jawa,” ujarnya, Jakarta, Senin (4/5/2026). 

Menurut AHY, kawasan Pantura merupakan koridor strategis yang mencakup aktivitas industri, logistik, transportasi, serta sentra pangan nasional. Ancaman terhadap kawasan ini dinilai memiliki implikasi langsung terhadap perekonomian nasional.

“Kita tahu bahwa Pantura memiliki nilai yang strategis merupakan koridor ekonomi, koridor industri, koridor transportasi termasuk untuk logistik dan cukup banyak sentra-sentra pangan yang juga bisa terancam akibat intrusi air laut,” katanya.

Baca Juga: AHY Bakal Evaluasi Penempatan Gerbong Wanita usai Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Baca Juga: Danantara Targetkan Dua Proyek PSEL Jakarta Beroperasi Awal 2028

Ia menambahkan, tanpa intervensi signifikan, penurunan permukaan tanah dapat mencapai 1 hingga 20 cm per tahun, yang diperparah oleh kenaikan muka air laut.

AHY juga menyebut sekitar 17 juta dari total 52 juta penduduk di kawasan Pantura berpotensi terdampak langsung, sementara kontribusi wilayah tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 23%.

“Untuk melindungi ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB secara nasional itu kurang lebih 23% jadi ini adalah sesuatu yang sangat strategis,” ujarnya.

Proyek Prioritas Nasional dan Skema Pembiayaan

Pembangunan Giant Sea Wall menjadi bagian dari program prioritas nasional dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target pelaksanaan jangka panjang sekitar 15 hingga 20 tahun.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BUPPJ) pada 25 Agustus 2025 sebagai entitas yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan proyek lintas kementerian dan daerah.

AHY menekankan bahwa proyek ini tidak hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur keras (grey solution), tetapi juga akan mengadopsi pendekatan hybrid, termasuk pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai solusi alami untuk menahan abrasi dan menyerap karbon.

“Tidak semua harus dibangun dengan pendekatan infrastruktur keras atau grey solution dari barat hingga timur tapi bisa dikombinasikan bisa menggunakan pendekatan yang hybrid dengan yang lebih alami contohnya menggunakan mangrove sebagai penahan natural abrasi,” jelasnya.

Pendanaan proyek juga dirancang menggunakan skema campuran, tidak hanya dari APBN, tetapi juga melalui investasi dan kerja sama pemerintah dengan swasta (public private partnership) baik domestik maupun internasional.

AHY menyebut proyek Giant Sea Wall merupakan mega proyek yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Baca Juga: Baru Tiga Bulan, APBN Sudah Tekor Rp240,1 Triliun

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan APBN Rp4 Triliun Bangun Flyover di 1.800 Perlintasan Kereta

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta komunitas terdampak untuk memastikan efektivitas pelaksanaan.

“oleh karena itu melibatkan banyak pihak dan tidak bisa berdiri sendiri kita harus membangun super team agar berjalan dengan efektif terpadu dari mulai perencanaan, penganggaran,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan proyek ini berjalan secara bertahap dengan pengawasan ketat, mengingat skala investasi dan dampaknya yang luas terhadap perlindungan wilayah pesisir serta keberlanjutan ekonomi nasional.