Gunakan Pendekatan Terintegrasi, Proyek Giant Sea Wall Butuh Investasi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pembangunan Giant Sea Wall (GSW) akan menggunakan pendekatan terintegrasi.

Dirinya menyampaikan hal tersebut usai melaporkan perkembangan perencanaan pembangunan GSW bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pelindo Sabet Gelar Juara Umum Harhubnas 2025 yang Digelar Kemenhub

Dirinya mengatakan tidak semua wilayah memerlukan tanggul laut, sebagian dapat ditangani melalui penguatan tanggul pantai maupun solusi alami seperti penanaman mangrove.

"Di depan Bapak Presiden kami menyampaikan bahwa kita ingin menghadirkan solusi yang sifatnya terintegrasi, kombinasi antara pendekatan pembangunan tanggul, baik tanggul pantai maupun tanggul laut, tapi juga solusi yang alami contohnya dengan mangrove. Ini penting agar sesuai dengan kondisi yang dihadapi, tidak semua harus ada tanggul lautnya, ada bagian-bagian yang bisa dengan solusi lebih natural tetapi tentu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi berbagai daerah," ujar Menko AHY, dikutip dari siaran pers Kemenko Infra, Rabu (17/9).

Menko AHY mengatakan, proyek proteksi Pantura Jawa ini sangat esensial untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan banjir rob, sekaligus menjaga keberlangsungan kawasan industri strategis dan Kawasan Ekonomi Khusus di sepanjang pantai utara Jawa.

Selain itu, Menko AHY menekankan bahwa pembentukan Badan Otorita Pantura Jawa merupakan langkah penting karena menjadi eksekutor yang fokus dalam mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan. Mengingat proyek ini mencakup lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kolaborasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan.

“Kami tentunya mengapresiasi setelah ditetapkannya Badan Otorita Khusus untuk mengelola Pantura Jawa ini. Artinya, ada tangan eksekutif yang fokus secara operasional mengembangkan master plan sekaligus mengeksekusi pembangunan, tentunya dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” ujar Menko AHY.

Terkait pendanaan, Kepala Badan Otorita disebut Menko AHY telah memaparkan sejumlah skema yang tengah difinalisasi agar lebih detail, efisien, dan tepat sasaran.