Ekonomi RI Kuartal I 2026 Tumbuh 5,61%, Kadin Apresiasi Program MBG hingga Hilirisasi

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen dinilai tidak lepas dari efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah sejak awal tahun. 

Percepatan belanja pemerintah sejak Januari, program makan bergizi gratis (MBG) yang berjalan masif hingga Rp80 triliun, pembangunan 3 juta rumah yang cukup agresif, dan sejumlah program prioritas lainnya ikut mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan kegiatan investasi langsung yang berjalan sejak awal tahun.

“Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan persnya, Selasa (05/05/2026). 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% di tengah kondisi global yang memburuk merupakan capaian yang luar biasa dan perlu diapresiasi. Kadin akan terus bekerja sama dengan pemerintah, mendukung, dan berpartisipasi penuh terhadap semua program untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Sabang hingga Merauke.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61% adalah capaian  tertinggi di antara negara anggota G-20. Pada  periode yang sama, ekonomi China tumbuh 5%, Singapura 4,6%, Korsel 3,6%, Arab Saudi 2,8%, dan AS 2,8%.  “Ini adalah prestasi membanggakan,” ungkap Anin. 

Neraca Perdagangan dan Investasi

Anin menilai, perbaikan kinerja ekonomi nasional tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga mulai ditandai oleh terbukanya pasar ekspor baru serta meningkatnya aliran investasi, termasuk dari skala menengah yang mulai menyebar ke daerah.

Upaya membuka pasar ekspor baru, meski masih pada tahap awal, sudah mulai memberikan dampak di tengah berbagai tantangan global. Pada saat yang sama, demikian Anin, arus investasi yang masuk dinilai semakin beragam, tidak hanya didominasi proyek besar, tetapi juga investasi menengah yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah.

“Belakangan ini, kita berhasil membuka pasar ekspor baru. Walaupun baru mulai,  sudah terlihat dampaknya, termasuk terhadap investasi yang masuk,” ujar Anin. Ia menambahkan, investasi yang berkembang saat ini tidak hanya berskala besar, tetapi juga mulai menyasar sektor dan wilayah yang lebih luas.

Menurut dia, tantangan berikutnya adalah memastikan investasi tersebut terus mengalir ke daerah melalui penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Hanya dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di pusat, melainkan menyebar secara lebih merata ke berbagai daerah.

“Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju. Pertumbuhan ekonomi harus juga terjadi  daerah,” kata Anin.

Data perdagangan Indonesia memperkuat optimisme tersebut. Data  BPS menunjukkan, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2026 kembali mencatatkan surplus sebesar US$ 3,32 miliar, meningkat signifikan dibandingkan Februari 2026 yang sebesar US$ 1,27 miliar. Surplus ini ditopang oleh ekspor sebesar US$ 22,53 miliar dan impor US$ 19,21 miliar, sekaligus memperpanjang tren surplus menjadi 71 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Secara kumulatif, surplus perdagangan hingga Maret 2026 mencapai US$ 5,55 miliar. Meski secara tahunan ekspor tercatat turun 3,1% (yoy), struktur impor menunjukkan sinyal positif bagi aktivitas ekonomi. Impor barang modal tumbuh 4,98% dan bahan baku penolong naik 2,15%, mengindikasikan peningkatan aktivitas produksi dan investasi domestik. Sebaliknya, impor barang konsumsi justru turun 10,81%, mencerminkan pergeseran ke arah penguatan sektor produktif.

Dari sisi investasi, lanjut Anin, realisasi penanaman modal pada triwulan I-2026 mencapai Rp 498,8 triliun atau tumbuh 7,2% (yoy), setara 24,4% dari target tahunan Rp 2.041,3 triliun. Sektor hilirisasi masih menjadi motor utama dengan kontribusi Rp 147,5 triliun, menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Kinerja tersebut memperlihatkan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai ditopang oleh kombinasi yang lebih seimbang antara konsumsi domestik, ekspor yang mulai pulih, dan investasi yang semakin meluas. Dalam konteks ini, masuknya investasi menengah ke daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan.

Kadin memandang, jika tren pembukaan pasar ekspor dan penguatan investasi ini terus dijaga, serta didukung koordinasi yang solid antara pusat dan daerah, maka ekonomi Indonesia tidak hanya akan tumbuh lebih tinggi, tetapi juga lebih inklusif. “Pertumbuhan tidak boleh hanya terjadi di pusat. Daerah harus menjadi sumber pertumbuhan baru,” tegas Anin.

Dana ke Daerah

Ke depan, lanjut Anin, dana transfer ke daerah yang selama setahun terakhir dipangkas perlu kembali ditingkatkan perlahan. Pemda yang sudah menunjukkan kinerja yang baik perlu diberikan insentif dengan menambah dana transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah sangat penting dalam menggerakkan perekonomian, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Seperti diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (05/05/2026) pagi, belanja pemerintah yang melesat 21,81% dan investasi yang melaju 5,96% mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026 hingga 5,61%, jauh di atas perkiraan berbagai pengamat dan lembaga ekonomi, dalam dan luar negeri. Konsumsi rumah tangga bertumbuh moderat di level 5,52%. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp3.447,7 triliun pada kuartal I-2026.

Struktur pertumbuhan menegaskan dominasi permintaan domestik di tengah lemahnya sektor eksternal, dengan ekspor bertumbuh 0,90% yoy dan impor naik 7,18% yoy. Dari sisi lapangan usaha, sektor jasa menjadi motor utama, terutama akomodasi dan makan minum (13,14%), transportasi (8,04%), serta informasi dan komunikasi (7,14%), sementara industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar PDB sekitar 19%. 

Secara geografis, pertumbuhan masih didominasi Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari separuh PDB, meski kawasan Bali-Nusa Tenggara dan Sulawesi mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan resiliensi ekonomi Indonesia di awal 2026, dengan belanja pemerintah dan investasi menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian global.

Kontribusi MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demikian Anin, muncul sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026, sekaligus instrumen strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi 5,61% (yoy), program ini tercatat mengalami ekspansi luar biasa, dengan skala pelaksanaan melonjak lebih dari 2.400% secara tahunan (yoy).

Jika pada kuartal I-2025 MBG masih berada pada tahap awal dengan 900 dapur, 2,5 juta porsi per hari, dan melibatkan sekitar 45.000 pekerja, pada kuartal I-2026 program ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi raksasa. Jumlah dapur meningkat menjadi 26.066 unit, produksi mencapai 60 juta porsi per hari, dan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. 

Putaran uang yang dihasilkan juga melonjak tajam dari Rp37,5 miliar per hari menjadi sekitar Rp900 miliar per hari. 

“Ini mencerminkan efek pengganda (multiplier effect—Red) yang sangat kuat terhadap perekonomian domestik,” jelas Anin.

Ekspansi masif ini, lanjut Anin, menjadikan MBG sebagai salah satu program dengan serapan anggaran tercepat di awal tahun 2026, dengan nilai belanja diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun. Besarnya belanja tersebut langsung mengalir ke masyarakat melalui rantai pasok pangan, distribusi, logistik, hingga tenaga kerja lokal. 

Dampaknya tidak hanya terasa pada peningkatan konsumsi rumah tangga, tetapi juga pada penguatan sektor riil, terutama pertanian dan konstruksi, yang mengalami peningkatan aktivitas seiring kebutuhan bahan baku dan pembangunan infrastruktur pendukung dapur MBG.

Lebih dari sekadar stimulus ekonomi jangka pendek, MBG juga memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi. Program ini telah menjangkau sekitar 56,13 juta penerima di seluruh provinsi, menjadikannya salah satu intervensi pemerintah dengan cakupan paling luas. Dengan distribusi yang merata hingga ke daerah, MBG membantu mengalirkan likuiditas ke wilayah-wilayah yang sebelumnya memiliki akses ekonomi terbatas, sehingga memperkecil kesenjangan antarwilayah.

Efek pemerataan ini terlihat dari penciptaan lapangan kerja yang tersebar luas, mulai dari petani, pelaku UMKM pangan, hingga pekerja dapur dan distribusi. Dengan lebih dari 1,3 juta tenaga kerja terlibat, MBG menjadi salah satu program padat karya terbesar saat ini, sekaligus memperkuat basis ekonomi lokal. Aktivitas ekonomi yang tercipta di daerah juga berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya kembali mendorong konsumsi domestik sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di saat yang sama, dorongan dari MBG berjalan beriringan dengan peningkatan investasi nasional. Realisasi investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp498 triliun, tumbuh 7% yoy, dengan penyerapan tenaga kerja meningkat 19% menjadi 706.569 orang. “Program hilirisasi yang digerakkan melalui investasi, termasuk proyek-proyek strategis yang mulai berjalan sejak awal 2026, memperkuat struktur ekonomi dari sisi produksi, sementara MBG memperkuat sisi konsumsi dan distribusi,” papar Anin.

Dengan kombinasi tersebut, kata Anin, MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang efektif dalam menjaga momentum pertumbuhan. Program ini memperlihatkan bagaimana belanja pemerintah yang tepat sasaran dapat menciptakan efek berantai, mendorong konsumsi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor riil, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi.

Keberlanjutan dan efektivitas MBG akan sangat menentukan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. 

“Dalam konteks ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, program ini menjadi salah satu fondasi penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Anin.