Pengamat Benarkan Pernyataan JK Kalau Figur Non-Jawa Sulit Menang Pilpres Langsung

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang menyebut sulit bagi figur di luar Jawa untuk menjadi Presiden RI.

Adi Prayitno mengakui bahwa pernyataan Jusuf Kalla tersebut mencerminkan fakta politik yang sulit dihindari selama pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Menurutnya, ada beberapa faktor struktural yang menjadi penyebab utama diantaranya faktor demografi, karena 60 persen pemilih Indonesia berlatar belakang etnis Jawa. Rata-rata pemilih juga cenderung memilih kandidat beretnis Jawa dengan angka sekitar 65 persen.

Belum lagi, Pulau Jawa, yang mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Banten, mendominasi sekitar 62 persen suara nasional. Hal ini membuat kampanye calon presiden selalu terkonsentrasi di Jawa.

"Sejak pemilu presiden langsung pasca-Reformasi, semua presiden terpilih berasal dari etnis Jawa," kata Adi Prayitno.

Ia menilai selama sistem pemilu presiden tetap menggunakan model one man one vote, akan sangat sulit bagi figur non-Jawa untuk memenangkan kontestasi karena faktor jumlah pemilih dan preferensi etnis mayoritas.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih setara bagi calon di luar Jawa, Adi Prayitno mengusulkan perubahan sistem pemilihan presiden. Dua opsi yang ia tawarkan adalah, mengembalikan pemilihan presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga hanya ratusan anggota MPR yang memilih.

"Atau mengubah sistem perhitungan kemenangan berdasarkan provinsi (misalnya menang di mayoritas dari 38 provinsi) atau berdasarkan kabupaten/kota (dari total 418 daerah)," pugnkasnya.

Menurut Adi, hanya dengan mereformasi sistem pemilu tersebut, kesetaraan peluang bagi figur non-Jawa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia dapat terwujud.

Sebelumnya, pada acara Tasyakuran Milad ke-84 tahun yang digelar di kediamannya di Jakarta Selatan, JK berbagi pengalaman perjalanan politiknya sepanjang puluhan tahun.

JK menceritakan karier politiknya yang dimulai secara tidak sengaja. Ia masuk kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena dianggap mewakili Indonesia Timur. Kariernya kemudian naik bertahap: anggota DPR, Menteri, Menko Kesra, hingga dua kali menjadi Wakil Presiden (mendampingi SBY 2004–2009 dan Jokowi 2014–2019).

Namun, saat ia mencoba maju sebagai calon presiden seperti saat Pilpres 2009 berpasangan dengan Wiranto), ia gagal.

"Ke presiden, gagal. Memang kita orang luar Jawa, agak sulit," katanya.