Ekonom Bongkar Penyebab Utang RI Naik, Bukan karena MBG!

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sumber utama kenaikan utang luar negeri (ULN) Indonesia.

Menurut Esther, peningkatan ULN lebih dipengaruhi oleh kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni ketika penerimaan negara lebih kecil dibandingkan belanja pemerintah.

Diketahui, Bank Indonesia mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai US$433,4 miliar atau setara Rp7.655,7 triliun. Nilai tersebut tumbuh 0,8% secara tahunan (year on year/yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2025 yang sebesar 1,9%.

Esther menjelaskan, APBN bersumber dari penerimaan negara, baik pajak maupun nonpajak. Ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, maka pemerintah harus menutup defisit tersebut melalui pembiayaan, termasuk utang luar negeri.

“Nah, defisit itu ditambal dengan utang luar negeri. Kalau MBG itu sumbernya dari utang, tidak juga,” jelas Esther saat dihubungi Warta Ekonomi, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, ULN dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pemerintah, sehingga tidak tepat jika kenaikan utang hanya dikaitkan dengan program MBG.

“Kan utang itu bisa untuk banyak hal, tidak mesti hanya untuk MBG,” katanya.

Namun demikian, Esther mengakui hingga saat ini belum ada rincian detail terkait alokasi penggunaan ULN terhadap masing-masing program pemerintah.

“Lagipula selama ini kan memang tidak ada data utangnya itu untuk apa saja. Tapi karena penerimaan negara lebih kecil daripada belanja, sisanya defisit ini ditambal dengan utang,” tuturnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Capai Rp7.655,7 Triliun pada Kuartal I 2026

Baca Juga: Anggaran MBG Dipotong Rp67 Triliun, Purbaya: Jadi Jangan Nyalah-nyalahin Lagi

Sebelumnya, pemerintah resmi memangkas anggaran program MBG tahun 2026 sebesar Rp67 triliun, dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Kebijakan tersebut diambil di tengah upaya perbaikan tata kelola dan efisiensi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengurangan anggaran tidak berarti pemerintah mengurangi komitmen terhadap program MBG. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran dan efektif.

“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi, Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka membelanjakan uang,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, dikutip Rabu (20/5/2026).