Boros Anggaran Rp1 Triliun per Bulan, DPR Minta Audit 13 Ribu Titik Dapur MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Desakan tindakan tegas tersebut disampaikan setelah adanya temuan indikasi pemborosan anggaran negara hingga mencapai Rp1 triliun setiap bulan.

Aparat penegak hukum serta lembaga terkait dituntut untuk melakukan proses investigasi mendalam terhadap skandal pengelolaan fasilitas tersebut. Pihak legislatif menilai temuan kejanggalan pada sistem distribusi ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya pertanggungjawaban hukum.

"Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya Zaini kepada wartawan.

Badan Gizi Nasional diingatkan untuk bersikap lebih waspada dalam mencairkan dana operasional bagi setiap unit pelayanan gizi. Otoritas lembaga pembuat kebijakan dilarang keras melakukan proses transfer anggaran tanpa adanya proses verifikasi data pengeluaran yang valid.

"Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar Yahya Zaini menambahkan.

Manajemen unit pelayanan yang terbukti melakukan pelanggaran aturan wajib diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasional sementara. Momentum kasus ini diharapkan bisa menjadi titik balik bagi lembaga berwenang untuk melakukan pembenahan tata kelola secara total.

"Ketiga, jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," tutur legislator dari Partai Golkar tersebut.

Evaluasi ketat secara menyeluruh perlu segera diterapkan agar potensi kerugian keuangan negara di masa depan dapat dicegah sejak dini. Badan Gizi Nasional dituntut untuk tetap konsisten dalam menjalankan prinsip efisiensi anggaran program pemenuhan gizi masyarakat.

"Kelima, ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," imbuhnya menegaskan.

Kasus pembengkakan jumlah titik operasional ini awalnya dibongkar oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kepada publik. Lonjakan data fasilitas dapur umum ini dilaporkan terjadi di wilayah pinggiran maupun luar kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Baca Juga: Terseret Masuk List 24 Nama Lingkaran Korupsi MBG, Uya Kuya Bilangnya Gini...

Fenomena pelonjakan kuantitas unit pelayanan ini diduga kuat berkaitan erat dengan adanya praktik ilegal transaksi jual beli titik proyek. Target awal pendirian fasilitas pengolahan makanan di luar wilayah pelosok sebenarnya hanya dipatok sebanyak 21 ribu unit.

Namun laporan data investigasi terbaru menunjukkan jumlah titik operasional di lapangan telah membengkak drastis hingga mencapai 27.877 unit. Kondisi ketidaksesuaian data inilah yang ditengarai menjadi pemicu utama melonjaknya beban pengeluaran keuangan negara.