Kesal, Hotman Paris Desak Natalius Pigai Dicopot dari Jabatan Menteri, 'Lihat Kau di Medsos, Gw Panas!'

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan perombakan kabinet dengan mengganti posisi Menteri HAM Natalius Pigai.

Melalui sebuah pernyataan terbuka yang diunggah di akun Instagram, Hotman mendesak Prabowo segera mencopot sang menteri atau bahkan membubarkan kementerian tersebut karena dinilai tidak memberikan kontribusi nyata bagi penegakan HAM di Indonesia.

Hotman menilai Kementerian HAM sudah mengeluarkan anggaran besar yang dialokasikan dari pajak rakyat untuk kementerian baru tersebut, tapi nyatanya terbuang sia-sia dan lebih baik dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat miskin.

"Tolong segera tutup itu Kemenham, enggak guna itu dengan menterinya yang begitu. Mendingan uang pajak yang kami bayar untuk kesejahteraan rakyat. Ngapain kualitas menteri begitu dipertahankan," ujar Hotman Paris dengan nada geram.

Ia menambahkan bahwa publik kerap disuguhi pernyataan yang tidak bermutu dari sang menteri di media sosial, yang justru melukai hati masyarakat di tengah banyaknya kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas di tanah air.

"Omongannya enggak bermutu di medsos, melukai hati rakyat. Ganti, tolonglah Pak Prabowo. Habis banyak anggaran untuk kementerian dia. Pusing saya lihat kebanyakan lembaga HAM. Halo Pak Menteri, tahu diri dong, mundur kau! Enggak ada prestasimu," cetusnya.

Hotman mengaku kesal karena membandingkan mandulnya peran kementerian tersebut dengan aksi nyata yang dilakukan oleh tim hukum pribadinya dalam membantu masyarakat kecil secara gratis.

"Hari ini, saya menerjunkan 10 tim pengacara langsung ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Langkah ini diambil untuk membela seorang pemuda miskin yang diduga menjadi korban salah tangkap dan dituduh membunuh kekasihnya tanpa didasari fakta hukum serta saksi yang jelas, coba tanya itu Menteri HAM apa yang sudah dia perbuat?" tegas Hotman.

Di akhir pernyataannya, Hotman menegaskan bahwa protes kerasnya ini murni demi keadilan di masyarakat dan bukan bentuk cari muka demi mendapatkan jabatan atau koneksi politik dari Istana.

"Saya pribadi tidak setuju uang pajak saya untuk membayar menteri dengan kualitas begitu, halo Pak Menteri tahu diri dong, mundur kau, gak ada prestasimu, aku tak cari muka ke presiden, aku tak butuh koneksi politik karena klien saya membludak, presiden tahu kualitas saya, tapi lihat kamu di medsos gw panas!," pungkasnya.