Lima Jurus Prabowo Ubah Ekonomi RI, dari Ekspor SDA hingga Koperasi

Presiden Prabowo Subianto memaparkan lima pilar transformasi ekonomi nasional yang diklaim menjadi arah pembangunan pemerintahannya untuk mewujudkan ekonomi berbasis Pancasila. Kelima transformasi tersebut mencakup penguatan hilirisasi sumber daya alam, ketahanan pangan, penguatan koperasi dan ekonomi desa, pembangunan sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola ekonomi nasional.

Dalam pidatonya memperingati Hari Lahir Pancasila, Prabowo menilai Indonesia selama puluhan tahun mengalami pertumbuhan ekonomi, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Menurut Prabowo, tantangan utama saat ini adalah memastikan pembangunan ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila dan mampu mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan rakyat.

“Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-delapan, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita,” ujar Prabowo, dalam acara Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). 

Yang pertama adalah memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Prabowo menilai selama ini sebagian besar nilai tambah komoditas nasional dinikmati di luar negeri karena Indonesia masih berperan sebagai pemasok bahan mentah.

Untuk itu, pemerintah akan memperbesar investasi industri hilir sekaligus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor agar manfaat ekonomi sumber daya alam lebih banyak dinikmati di dalam negeri.

“Karena itu pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi,” katanya.

Kedua adalah membangun ketahanan pangan nasional. Prabowo menekankan bahwa sektor pertanian dan perikanan harus diperkuat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat serta kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut petani harus memperoleh pupuk tepat waktu dan nelayan harus mendapatkan akses pasar yang adil agar produktivitas pangan nasional meningkat.

Baca Juga: Prabowo Tak Mau Rakyat Hanya Jadi Penonton Kekayaan Alam

Baca Juga: Prabowo Jadikan Transformasi Ekonomi Agenda Utama Pemerintahan

Ketiga adalah memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Pemerintah menempatkan koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi sekaligus sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Prabowo menegaskan perekonomian Indonesia harus disusun berdasarkan prinsip usaha bersama sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” ujarnya.

Keempat adalah pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dari pertumbuhan statistik, tetapi juga harus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Prabowo mengatakan program MBG menjadi bagian dari upaya membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Kelima adalah perbaikan tata kelola ekonomi nasional untuk menekan kebocoran sumber daya dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara. Pemerintah berupaya memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan alam serta menekan praktik ekonomi ilegal yang dinilai menghambat pembangunan.

“Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri,” kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Koperasi Pilar Ekonomi Pancasila

Baca Juga: Prabowo Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Hingga JK Hadir

Menurut Presiden, implementasi transformasi tersebut tidak akan berjalan mudah karena berpotensi menghadapi resistensi dari kelompok yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi, penyelundupan, maupun aktivitas ekonomi ilegal.

Meski demikian, pemerintah menyatakan akan tetap menjalankan agenda transformasi tersebut untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar.