240 BUMN Ditutup, Mahasiswa Tantang Prabowo Soal Ini

Wacana Danantara memasukkan Pelita Air ke dalam Grup Garuda Indonesia memicu penolakan keras dari mahasiswa ekonomi. 

Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II menilai langkah itu tidak masuk akal karena perusahaan yang sehat justru dikorbankan hanya untuk menutupi BUMN yang sudah bolak-balik bangkrut.

"Rakyat hari ini sedang susah setengah mati. Gelombang PHK terjadi di mana-mana, daya beli jatuh, dan harga kebutuhan pokok makin mahal. Tapi anehnya, pemerintah malah rajin membakar uang triliunan rupiah cuma buat menyelamatkan BUMN yang manajemennya berantakan," kata Koordinator ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Farhan, Garuda Indonesia juga sudah selayaknya dibubarkan atau sama dengan 240 BUMN yang sudah ditutup oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Garuda Indonesia telah terbukti tiga kali bangkrut. Tapi justru terus dimanjakan. Bahkan diberi izin mencaplok Pelita Air yang menurut kita lagi bagus-bagusnya. Kami minta Presiden bersikap adil. Kalau Garuda sudah tidak bisa diperbaiki, tutup dan likuidasi saja. Jangan sampai perusahaan yang sakit malah menularkan krisis ke mana-mana," tegas Farhan Abrar. 

Farhan juga menyoroti rencana pengambilalihan Pelita Air oleh Danantara. Dirintis secara perlahan oleh Pertamina sejak 1963, namun diambil begitu saja tanpa berproses oleh Danantara. 

Dari maskapai internal migas, Pelita Air kini tumbuh menjadi maskapai komersial yang sehat di 2022, bahkan sukses membuka rute ke Singapura pada 2025 tanpa ada catatan skandal korupsi.

"Sangat ironis, Pertamina butuh waktu lebih dari 60 tahun menjaga Pelita Air tetap sehat dan disiplin, tapi Danantara mau mengambil alih begitu saja hanya lewat satu kali rapat. Alasan agar Pertamina fokus ke bisnis migas itu cuma pembenaran yang dipaksakan. Yang terjadi sekarang bukan perbaikan bisnis, tapi pemindahan beban secara paksa dari BUMN yang sakit ke BUMN yang sehat," kata Farhan.

Menurut Farhan, menggabungkan perusahaan sehat dengan perusahaan sakit hanya akan membawa bencana baru. Bahkan, kata dia, bahaya penularan contagion risk akan terjadi terhadap Pelita Air karena bergabung ke Garuda. 

"Sebab sama saja menularkan kebiasaan buruk, budaya kerja yang merugi, dan manajemen yang salah urus ke perusahaan yang sedang sehat," ujarnya. 

Mestinya, kata Farhan, pemerintah belajar dari maskapai Malaysia Airlines atau Thai Airways yang bangkit bukan karena disuntik uang rakyat, melainkan karena berani menutup rute yang rugi, memotong biaya yang tidak penting, dan menjaga independensi manajemen tanpa intervensi politik. 

"Sayangnya, janji-janji perbaikan seperti ini sama sekali tidak ada bukti hitam di atas putih dari Danantara per Juli 2026," ujarnya. 

Untuk itu ISMEI Wilayah meminta Presiden Prabowo menutup atau likuidasi Garuda Indonesia. Farhan juga menagih komitmen Presiden tidak membuang-buang uang pajak rakyat untuk BUMN yang terus menerus merugi. 

"Jika Garuda tidak bisa berdiri sendiri tutup dan bubarkan saja," kata Farhan. 

Dia juga menuntut Danantara untuk membatalkan skema akuisisi tersebut. Menurut Farhan, Pelita Air harus tetap berdiri mandiri dengan merek sendiri, manajemen sendiri, dan keuangan yang terpisah penuh agar tidak ikut bangkrut.

"Sikap tegas Presiden Prabowo yang berani menutup 240 BUMN jangan sampai lembek di hadapan Garuda Indonesia. Rakyat sedang menjerit menghadapi hidup yang makin sulit, uang pajak mereka tidak boleh dipakai buat menambal lubang kebangkrutan BUMN yang salah urus. Tutup Garuda, selamatkan Pelita Air, dan stop tumbalkan rakyat," pungkas Farhan Abrar.

Baca Juga: Babak Baru Konsolidasi Maskapai BUMN, Garuda Resmi Jadi Holding Pelita Air

Baca Juga: Pertamina Perluas Akses Pasar UMKM Lewat Sky Shop Pelita Air

Berikut daftar permasalahan Garuda Indonesia yang dirangkum ISMEI Wilayah II:

1. Rekam Jejak 3 Kali Bangkrut 

Garuda tercatat sudah tiga kali bangkrut secara de facto, yaitu pada tahun 1968, 1998 (saat Krisis Moneter), dan 2021–2022 (saat dituntut utang raksasa US$9,75 miliar, di mana pembayaran utangnya hanya mampu dicicil sedikit sekali).

2. Rugi Bersih Melonjak & Pesawat Batal Terbang

Pada 2025, kerugian Garuda melonjak 4,5 kali lipat menjadi US$322,4 juta. Denda keterlambatan bayar utang naik 700%. Akibat tidak ada biaya perawatan, 40% pesawat milik grup Garuda kini terparkir mangkrak tidak bisa terbang.

3. Suntikan Modal Rp23,67 Triliun Habis Cuma Buat Bayar Utang

Dana bantuan modal Rp23,67 triliun per Desember 2025 terbukti tidak menyelesaikan masalah. Sebesar 63% (Rp14,9 triliun) langsung ludes cuma buat bayar utang bahan bakar Citilink ke Pertamina. Sisanya tidak cukup untuk memperbaiki 43 pesawat yang sedang rusak. 

4. Manajemen Bongkar-Pasang & Kasus Hukum

Garuda tercatat 3 kali berganti Direktur Utama (CEO) dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Ini memperpanjang rekam jejak buruk korupsi pengadaan pesawat, rekayasa laporan keuangan (2019), hingga kasus penyelundupan barang mewah (2020).

5. Saham Publik Makin Tergerus

Akibat terus-terusan disuntik modal, porsi kepemilikan saham masyarakat/publik di Garuda merosot drastis dari 27% menjadi sisa 8% saja per Desember 2025.