JK Sebut DSI Dibentuk untuk Menekan Penyelewengan Pajak dan Ekspor SDA

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bertujuan memperkuat tata kelola sektor usaha sekaligus mengurangi potensi penyelewengan yang dapat berdampak pada penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan.

Menurut Jusuf Kalla, perbaikan tata kelola dan administrasi merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan produktivitas dunia usaha di tengah potensi perlambatan permintaan akibat dinamika ekonomi yang berkembang.

“Secara teknis atau secara administratif, itu seperti saya katakan tadi, untuk mengurangi penyelewengan daripada pajak atau pendapatan negara sebagainya,” kata Jusuf Kalla dalam acara The 2026 Asia Grassroots Forum, Kamis (4/6/2026).

Ia mengingatkan pelaku usaha untuk bersiap menghadapi kemungkinan penurunan permintaan pasar. Dalam situasi tersebut, peningkatan produktivitas dinilai menjadi faktor utama agar perusahaan tetap mampu bertahan dan berkembang.

“Tetap kita bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada bahwa akan terjadi penurunan permintaan, jelas. Karena itu, produktivitas daripada kemampuan kita harus tetap dinaikkan,” ujarnya.

Menurut JK, peningkatan produktivitas tidak hanya dilakukan melalui efisiensi proses produksi, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan tata kelola perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan usaha.

Baca Juga: DSI Bisa Jadi Senjata Baru RI Perkuat Devisa dan Stabilitas Rupiah

Baca Juga: DSI Berpotensi Hambat Transisi Energi, Harga Batu Bara Bakal Makin Murah

Baca Juga: PAEI Nilai DSI Bisa Perkuat Transparansi Ekspor dan Tingkatkan Kepercayaan Investor

Ia menambahkan, dunia usaha harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan kondisi ekonomi sembari meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional agar tetap kompetitif.

Sebagai informasi, PT DSI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan sebagai badan ekspor untuk komoditas sumber daya alam strategis nasional. Perusahaan tersebut akan menangani ekspor sejumlah komoditas utama, antara lain batu bara, minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO), dan ferro alloy.