DSI Berpotensi Hambat Transisi Energi, Harga Batu Bara Bakal Makin Murah

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI), Andry Satrio Nugroho, menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.

Menurut Andry, keberadaan DSI sebagai operator perdagangan nasional berisiko menambah rantai administrasi ekspor sehingga dapat menghambat penjualan sejumlah komoditas unggulan Indonesia ke pasar global, termasuk batu bara.

Apabila akses ekspor menjadi lebih sulit, para eksportir diperkirakan akan mengalihkan penjualan ke pasar domestik. Kondisi tersebut berpotensi memicu kelebihan pasokan batu bara di dalam negeri yang pada akhirnya menekan harga komoditas tersebut.

"Kalau dari sisi kesulitan ekspor akan dihadapi oleh para pelaku usaha, ini kemungkinan besar mereka akan menjualnya secara domestik. Nanti akan ada perebutan antara suplai di dalam negeri untuk bisa terserap. Awalnya eksportir ini pasti akan menjual ke dalam negeri dan pada akhirnya harga itu pasti akan tertekan di situ," ujar Andry kepada Warta Ekonomi, Selasa (2/6/2026).

Andry menilai penurunan harga batu bara justru dapat menjadi hambatan bagi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Sebab, semakin murah harga energi fosil, semakin sulit energi bersih bersaing secara ekonomi.

Menurut dia, kondisi tersebut bertolak belakang dengan target pemerintah yang tengah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) serta percepatan pengurangan ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Untuk apa kita berbicara mengenai 100 Giga (target PLTS) ketika harga batubaranya justru malah didorong menjadi lebih murah? Yang seharusnya kita dorong itu adalah bagaimana menurunkan harga energi baru terbarukan ini. Kalau ada alternatif dari harga batubara yang turun, skema untuk menggantikan PLTU itu akan semakin sulit," tegasnya.

Tantangan tersebut, lanjut Andry, semakin berat karena pengembangan EBT saat ini juga menghadapi tekanan dari kondisi makroekonomi. Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga dinilai meningkatkan biaya investasi proyek energi bersih yang masih bergantung pada komponen impor.

"Pintu ekspor batu bara menyempit, akhirnya pasokan mengalir ke pasar domestik dan menyebabkan harga menurun. Di sisi lain, kondisi moneter membuat investasi EBT makin mahal mengingat komponen utamanya seperti modul surya dan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) sebagian besar impor," lanjutnya.

Mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kebutuhan investasi sektor kelistrikan mencapai Rp2.967,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1.682,4 triliun dialokasikan untuk pengembangan EBT.

Baca Juga: Himbara Raup Likuiditas Jumbo dari DHE SDA, Purbaya: Dia Akan Punya Dolar Banyak

Baca Juga: INDEF Peringatkan Efek Domino DSI: Ekspor Terhambat, Harga Batu Bara dan PNBP Tertekan

Besarnya kebutuhan investasi tersebut membuat proyek energi bersih sangat sensitif terhadap perubahan nilai tukar dan biaya pendanaan. Dengan asumsi 40-50 persen biaya proyek dibiayai dalam valuta asing, pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan kebutuhan investasi secara signifikan.

"Pelemahan rupiah membuat ongkos peralatan naik, sementara kenaikan BI Rate mengerek biaya pinjaman. Untuk pengembang EBT yang sedang bernegosiasi tarif dengan PLN, ini berarti harga yang diminta akan lebih tinggi dari patokan tarif yang ditetapkan pemerintah. Negosiasinya akan lebih sulit," ujarnya.