DPR Kritik Anggaran Kementerian HAM, Pigai Balas Sudah Banyak Prestasi

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons kritik DPR terhadap usulan anggaran Kementerian HAM dengan menyatakan bahwa lembaganya telah menunjukkan berbagai capaian meski belum pernah mendapat apresiasi dari parlemen.

Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026), saat pembahasan usulan anggaran kementerian yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti rancangan anggaran yang diajukan Kementerian HAM karena dinilai masih terlalu berorientasi pada kebutuhan internal lembaga dibanding pelayanan langsung kepada masyarakat.

Willy meminta Pigai melakukan pembenahan terhadap struktur dan arah penggunaan anggaran agar lebih fokus pada penguatan program yang berdampak bagi publik.

"Jangan pelayanan ke dalam dulu, tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita dukung semua. Bahkan anggaran kami bilang tadi kami bilang 'ini kurang', kita ingin tambah triliunan tapi apa tadi kenapa bisa begini? Kami ini dukung, gak mungkin, kita sama sama pejuang HAM, tapi skemanya ini tolong dibenahi," kata Willy dalam rapat tersebut.

Menanggapi kritik itu, Pigai menegaskan Kementerian HAM sebenarnya telah bekerja dan mencatat sejumlah prestasi sejak berdiri sebagai kementerian tersendiri.

Namun menurutnya, berbagai capaian tersebut belum pernah mendapatkan apresiasi dari DPR.

"Kami sudah berprestasi tapi bapak-ibu tidak pernah kasih apresiasi," ujar Pigai.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Willy Aditya yang menegaskan bahwa Komisi XIII DPR tetap memberikan penghargaan atas kerja yang telah dilakukan Kementerian HAM.

"Ini kita apresiasi, kakak tenang aja," jawab Willy.

Meski demikian, DPR tetap meminta Kementerian HAM melakukan penyempurnaan terhadap proposal anggaran yang diajukan sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Komisi XIII juga meminta Pigai menyusun arah pembangunan Kementerian HAM dalam jangka panjang agar penggunaan anggaran dapat diukur secara lebih jelas dan terarah.

DPR menilai kementerian perlu memiliki peta jalan atau roadmap yang menggambarkan target pembangunan kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, hingga strategi promosi dan perlindungan HAM dalam beberapa tahun ke depan.

"Baik ibu-bapak semua, kita tunggu perbaikan ini, kemudian kita minta skema trajectory-nya minimal 5 tahun seperti apa, sehingga ketahuan porsi ini, porsi ini, sehingga promotingnya di mana, pembangunan instrumennya gimana, SDM-nya seperti apa," ujar Willy.

Baca Juga: Pigai Yakin KemenHAM Raih Rekor Dunia Soal Pendidikan HAM

Permintaan tersebut muncul di tengah pembahasan kebutuhan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga yang saat ini sedang dilakukan DPR untuk menentukan prioritas belanja negara pada tahun anggaran mendatang.

Melalui perbaikan usulan anggaran dan penyusunan roadmap yang lebih jelas, DPR berharap program-program Kementerian HAM dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.