Pemerintah Matangkan Skenario Uji Coba MLFF, Implementasi Siap Didukung

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyambut positif langkah pemerintah yang tengah merampungkan skenario pengujian sistem pembayaran tol nirhenti dan nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) sebelum diterapkan secara lebih luas di Indonesia.

Tahap pengujian tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan teknologi serta kesesuaiannya dengan ekosistem jalan tol nasional.

Direktur PT Roatex Indonesia Toll System Renaldi Utomo mengatakan RITS saat ini mendukung pemerintah dalam menyusun berbagai skenario teknis pelaksanaan uji coba. Menurut dia, pembahasan mencakup kondisi ideal hingga berbagai potensi kendala yang mungkin muncul saat implementasi di lapangan.

"Berbagai skenario teknis tengah dibahas, baik kondisi ideal maupun situasi yang berpotensi menimbulkan kendala di lapangan," ujar Renaldi.

Ia menambahkan koordinasi antara pemerintah dan investor berjalan dengan baik. Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen kuat untuk melanjutkan proyek modernisasi sistem pembayaran tol tersebut.

Sebagai investor sekaligus mitra pemerintah, RITS berkepentingan agar proyek MLFF berjalan sesuai rencana. Di sisi lain, perusahaan melihat adanya keseriusan pemerintah untuk memastikan implementasi dilakukan secara hati-hati melalui pengujian yang memadai.

Meski demikian, jadwal pelaksanaan uji coba MLFF hingga kini belum ditetapkan. RITS masih menunggu keputusan pemerintah terkait lokasi dan waktu pelaksanaan pengujian.

Bali, yang sejak awal diproyeksikan sebagai lokasi percontohan, dinilai masih menjadi salah satu opsi. Namun, pengujian juga berpeluang dilakukan di ruas tol lainnya.

"Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah," kata Renaldi.

Ia menegaskan kontrak kerja sama yang dimiliki RITS sejak menerima surat perintah kerja pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF. Namun, selama masa transisi, penggunaan palang pada gerbang tol fisik masih dimungkinkan.

"Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung," ujarnya.

MLFF merupakan bagian dari agenda modernisasi sistem transaksi jalan tol nasional yang telah digagas sejak 2018. Sistem ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis kartu elektronik dengan teknologi yang memungkinkan kendaraan melintas tanpa harus berhenti atau memperlambat laju secara signifikan saat memasuki jalan tol.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum Ni Komang Rasminiati mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan kajian ulang terhadap kelayakan implementasi MLFF.

Selain aspek regulasi dan operasional, pemerintah juga melakukan pendetailan teknis guna memastikan keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional.

"Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," kata Komang.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada Danang Parikesit menilai implementasi teknologi baru di jalan tol perlu dikaitkan dengan kemampuan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Menurut dia, terdapat sejumlah faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian standar pelayanan, salah satunya keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

Baca Juga: Gubernur Sherly Tjoanda: Infrastruktur dan Investasi Bukan Jaminan Tunggal

Danang menambahkan penerapan MLFF juga akan berdampak pada berbagai aspek layanan jalan tol, mulai dari waktu pemrosesan transaksi di gerbang tol hingga pengelolaan layanan pendukung seperti kawasan istirahat.

Karena itu, pengujian yang komprehensif dinilai menjadi tahapan krusial untuk memastikan perubahan sistem pembayaran tol tidak menimbulkan persoalan baru dalam operasional jalan tol.