Pemerintah Akhirnya Ungkap Penyebab Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Pemerintah akhirnya buka suara mengenai penyebab pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan gangguan listrik tersebut bukan dipicu oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menurut Bahlil, pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk PT PLN (Persero) melalui penugasan kepada sejumlah perusahaan tambang nasional. Karena itu, ia membantah anggapan bahwa pemadaman terjadi akibat stok batu bara yang menipis.

Baca Juga: Iran Peringatkan Amerika untuk Patuhi Kesepakatan Damai Jika Tak Ingin Dipermalukan Lagi

"Kebutuhan batu bara PLN itu 154 juta ton per tahun. Kami sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 hingga 190 juta ton dan yang sudah dikontrakkan mencapai 134 juta ton," ujar Bahlil, dikutip Senin (22/6).

Ia menjelaskan, dari total kebutuhan tahunan tersebut, masih tersisa sekitar 18 juta ton yang belum direalisasikan dalam kontrak. Namun, jumlah itu tidak dapat dikategorikan sebagai kekurangan pasokan yang berpotensi menyebabkan krisis kelistrikan.

Bahlil justru mengisyaratkan bahwa persoalan terjadi pada proses distribusi dan manajemen logistik batu bara hingga tiba di pembangkit listrik.

"Teknis untuk sampai di power plant bukan lagi tugas Direktorat Jenderal Minerba. Itu sudah menjadi bagian dari teknis manajemen logistik PLN," katanya.

Pernyataan itu sekaligus mengarahkan perhatian pada aspek operasional PLN sebagai faktor yang perlu dievaluasi menyusul terjadinya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Jawa.

Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, guna membahas persoalan tersebut. Ia meminta PLN segera mengambil langkah terukur dan komprehensif agar gangguan serupa tidak kembali terjadi.

"Saya minta PLN segera melakukan langkah-langkah yang terukur dan komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan sehingga tidak ada lagi pemadaman," tegasnya.

Menurut Bahlil, sistem kelistrikan nasional berada di bawah kewenangan dan kendali PLN. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap operasional dan distribusi energi menjadi hal yang mendesak dilakukan.

"Tadi saya juga sudah berbicara dengan Pak Dirut PLN. Saya katakan agar segera melakukan langkah-langkah yang terukur sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk pemadaman yang dikeluhkan rakyat, tidak terjadi lagi," tuturnya.

Baca Juga: PSI Sebut Ada Partai Lupa Balas Budi ke Jokowi: Berapa Menteri yang Dulu Diangkat?

Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa belakangan memicu keluhan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan penegasan pemerintah ini, persoalan pasokan batu bara dipastikan bukan menjadi akar masalah, melainkan mengarah pada aspek distribusi dan tata kelola operasional sistem kelistrikan.