Gandeng Kejari Bekasi, PLN UIP JBB Percepat Proyek Strategis SUTT 150 kV Muara Tawar

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (PLN UIP JBB) memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dan koordinasi terkait pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) Muara Tawar Incomer yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi itu dihadiri Manager Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 3 (UPP JBB 3), Kasirun, dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, S.H., M.Hum.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan pembangunan proyek, penguatan koordinasi antarlembaga, serta langkah mitigasi terhadap berbagai potensi kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan proyek.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan siap memberikan bantuan hukum sesuai tugas dan kewenangannya, termasuk pemberian pertimbangan hukum serta dukungan penyelesaian berbagai persoalan hukum yang berpotensi menghambat pembangunan. Dukungan tersebut diharapkan mampu memastikan proyek berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manager UPP JBB 3 Kasirun mengatakan, keberhasilan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan konstruksi, tetapi juga membutuhkan dukungan serta koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

"Koordinasi yang baik antarlembaga merupakan fondasi penting dalam menjaga kelancaran pembangunan proyek strategis. PLN mengapresiasi dukungan dan komitmen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang siap memberikan bantuan hukum sesuai kewenangannya. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat berjalan lancar, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Kasirun.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kepastian hukum selama proses pembangunan berlangsung sehingga target penyelesaian proyek dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Semeru menegaskan pihaknya mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelaksanaan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi siap memberikan bantuan hukum sesuai tugas dan kewenangan kami guna mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis nasional. Melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang baik, berbagai potensi permasalahan hukum dapat diantisipasi sejak dini sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Semeru.

General Manager PLN UIP Jawa Bagian Barat Yasir menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar mutu.

Menurut Yasir, percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Baca Juga: PLN Siapkan PLTA Upper Cisokan Jadi Tulang Punggung Transisi Energi Indonesia

"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, PLN terus mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap proyek strategis dapat diselesaikan dengan baik, meningkatkan keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional," ujarnya.

PLN UIP JBB optimistis penguatan hubungan kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi akan mendukung penyelesaian pembangunan SUTT 150 kV Muara Tawar Incomer sesuai target. Beroperasinya infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik di sistem Jawa-Bali serta memenuhi kebutuhan energi yang andal bagi masyarakat, sektor industri, dan dunia usaha.