Prabowo Bongkar Penyebab Kemiskinan di RI, Ternyata Bukan Sekadar Soal Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemiskinan yang masih membelit sebagian masyarakat Indonesia merupakan dampak langsung dari praktik korupsi, penyelundupan, hingga berbagai aktivitas ekonomi ilegal yang menggerus kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026), ketika menyoroti masih besarnya tantangan pembangunan nasional meski pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Prabowo, berbagai praktik melawan hukum telah menyebabkan potensi ekonomi nasional bocor sehingga kesejahteraan masyarakat sulit meningkat secara merata.

"Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," kata Prabowo.

Ia menegaskan persoalan tersebut menjadi tantangan bersama yang harus diselesaikan melalui penegakan hukum yang konsisten dan pemerintahan yang bersih.

"Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua, masih besar dan masih banyak," tegasnya.

Prabowo menjelaskan, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal apabila stabilitas keamanan dan kepastian hukum tidak mampu dijaga dengan baik.

Menurutnya, keamanan bukan sekadar kondisi tanpa tindak kriminal, melainkan situasi ketika masyarakat dapat bekerja, berusaha, dan menjalankan aktivitas ekonomi tanpa rasa takut.

Ia menggambarkan keamanan sebagai fondasi agar petani berani menanam, nelayan melaut, pengusaha melakukan investasi, guru mengajar dengan tenang, dan anak-anak memperoleh pendidikan secara nyaman.

"Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru senang mengajar, anak-anak senang belajar," ujar Prabowo.

Selain itu, ia menilai kehidupan beragama yang damai dan penuh toleransi juga menjadi bagian penting dari stabilitas sosial yang harus terus dijaga.

Prabowo kemudian menekankan bahwa kepastian hukum menjadi syarat utama bagi pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, investor tidak akan menanamkan modal apabila penegakan hukum berjalan tidak adil atau masih diwarnai praktik korupsi.

"Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi," tegasnya.

Baca Juga: Prabowo: Indonesia Ada di Persimpangan Sejarah, Kita sedang Transformasi Besar

Ia kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aparat negara wajib memastikan hukum ditegakkan secara adil kepada siapa pun tanpa memandang status sosial maupun kekuatan ekonomi.

Prabowo juga meminta agar hukum benar-benar menjadi pelindung masyarakat, khususnya bagi warga yang lemah dan mencari keadilan.

"Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," katanya.

Di akhir pesannya, Prabowo mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu maupun instrumen balas dendam politik.

Ia juga menegaskan tidak boleh ada kriminalisasi, penyalahgunaan wewenang, maupun pihak yang merasa kebal terhadap hukum demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu mengurangi kemiskinan masyarakat.